PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN berkomitmen mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mendukung penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bagi rumah subsidi. Penegasan itu disampaikan pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/1).
Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu menegaskan dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan termasuk dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud.
“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya.
Nixon pada rapat terbatas itu menyampaikan usulan perlu adanya perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun.
Kemudian kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun.
“Usulan ini merupakan opsi terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Karena berdasarkan data BTN, hampir 70% debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10,” sebut Nixon.
Dengan usulan skema ini, jelasnya, maka pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas.
Penjaminan Obligasi
BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.
Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang diperoleh dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.
BTN juga menyampaikan komitmennya untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online , yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN. Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.
"Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” tegas Nixon.
Dalam rapat terbatas itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025. Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220 ribu unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, serta dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Tuntaskan Hambatan
Kepala Badan Kajian Strategis DPP Realestat Indonesia (REI), Ignesjz Kemalawarta mengatakan Program 3 Juta Rumah akan menyasar salah satunya adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) desil 5-8 dengan penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan yang selama ini telah dibantu dengan FLPP, sehingga segmen ini dipastikan akan terus bertumbuh. Jika di 2024 realisasinya mendekati 200.000 unit, maka tidak mustahil pada 2025 bisa mencapai 300.000 hingga 400.000 unit.
“Namun program perumahan untuk MBR berbasis FLPP ini bukan tanpa masalah. Kendalanya banyak sekali, dan itu semua harus dituntaskan untuk memastikan target 3 juta rumah dapat direalisasikan,” tegas Ignesjz.
Beberapa hambatan yang masih terjadi antara lain belum banyak daerah yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga menghambat persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), di beberapa daerah pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak bisa online, ketersediaan tim profesional ahli belum merata di daerah-daerah, serta sumber daya manusia di daerah banyak yang belum bisa menerbitkan SLF. Untuk kendala terakhir ini, sebagai contoh tenaga ahli bersertifikat di Jakarta ada 2.600 orang, namun di Papua hanya 2 orang.
Selain itu, beberapa pemda juga tidak mau menerima penyerahan PSU sehingga membebani dunia usaha, kemudian penyerahan PSU yang dibangun pengembang ke pemda atau pemerintah pusat kadang tidak tercatat sebagai PSU.
“Lalu, apa dukungan yang dibutuhkan? Untuk insentif pembelian rumah mungkin sudah cukup memadai, hanya perlu dukungan penerbitan harga jual bagi rumah tapak MBR juga dikeluarkan harga jual rumah susun (rusun) MBR secara bersamaan dan harga berlaku 5 tahun dengan inflasi 5% per tahun,” usul Ignesjz. (Rinaldi)
