PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyebut bank fokus perumahan itu masih memiliki potensi stok kuota penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai 600 ribuan unit pada 2025. Oleh karena itu, bank ini menyatakan siap jika ditugaskan untuk menyalurkan KPR FLPP hingga 600.000 unit di tahun depan.
“Potensi stok KPR kami di tahun depan kurang lebih 631.978 unit. Jadi kalau pemerintah memberikan kuota hingga 500.000 - 600.000 unit, maka BTN sudah siap. Kami bisa lakukan dengan sangat cepat. Mudah-mudahan kepastiannya (penambahan kuota) juga lebih cepat,” kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu pada acara penyaluran KPR BTN Program 3 Juta Rumah di Pondok Taktakan Indah Serang, Kamis (12/12).
Nixon mengungkapkan potensi stok itu berasal dari rumah yang sudah jadi dan dalam proses finishing saat ini sebanyak 142.769 unit, serta yang masih dalam pembiayaan konstruksi ada 489.209 unit.
Selain itu, dalam dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 30 ribu unit di seluruh Indonesia, termasuk kuota tambahan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024 sebagai komitmen mendukung upaya pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan hingga 8% di tahun depan.
“Sampai dengan saat ini BTN masih memiliki potensi debitur yang sudah lolos uji sebanyak kurang lebih 44.000 yang diharapkan dapat segera disalurkan pada awal Januari 2025,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian PKP berencana untuk meningkatkan kuota KPR FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari yang sudah ditetapkan sebanyak 200.000 unit. Rencana tersebut juga telah mendapatkan sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.
“Kami sedang mengkaji dan mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Nixon pada dialog interaktif bertajuk “Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” yang diselenggarakan BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (29/11).
Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.
Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.
Selain menyiapkan DPK, BTN juga ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun diusulkan agar obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah.
“Sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ungkap Nixon.
Prioritaskan FLPP
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga saat ini, padahal permintaan konsumen tinggi. Menurutnya, program FLPP selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi kuotanya terbatas.
“Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari zaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Menteri Ara, demikian dia akrab disapa saat itu.
Penegasan tentang KPR FLPP pun diungkapkannya saat membuka acara Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia (Rakernas REI) 2024 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12). Menteri Ara menyatakan Kementerian PKP akan tetap memprioritaskan FLPP yang sudah berjalan sejak 2010 yakni di masa pemerintahan Presiden SBY.
Dikatakan, salah satu program yang sudah dia pelajari dalam 1,5 bulan terakhir adalah efektivitas FLPP yang diyakini baik untuk konsumen, perbankan dan juga pengembang rumah MBR. Ara menegaskan meski FLPP adalah konsep yang lahir di masa pendahulunya, namun dia mengaku tidak ragu untuk meneruskan sesuatu yang baik.
"Kita harus sportif. Ini (FLPP) sudah baik dan akan terus ditingkatkan. Semoga di 2025 kita memiliki pandangan yang sama dengan Kementerian Keuangan soal FLPP, sehingga anggarannya bisa ditingkatkan lagi,” pungkasnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya telah menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025. Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.
“Untuk bisa me- redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” jelas Suahasil.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.
“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujarnya. (Rinaldi)
