Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY agar skema pembiayaan berbasis FLPP dapat diteruskan dan ditingkatkan kapasitasnya.
FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dinilai pro-rakyat karena disalurkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas.
Selain Menko AHY, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya tidak akan ragu-ragu menyampaikan kepada Presiden RI agar dapat mendorong program FLPP, termasuk nantinya mempermudah akses kepada masyarakat dengan berbagai profesi termasuk pekerja sektor informal ( non fix income) yang berpenghasilan tidak tetap seperti pedagang sayur dan pedagang bakso.
“Kami mengakui kemampuan pemerintah untuk membangun rumah sangat terbatas. Karena itu, mari kita saling bantu, pengembang yang membangun rumah, sedangkan perbankan menyalurkan pembiayaan perumahan. Ini akan sangat membantu kami pemerintah untuk mencapai target pembangunan tiga juta rumah,” ungkapnya pada acara penyaluran akad massal KPR BTN Program 3 Juta Rumah di Pondok Taktakan Indah Serang, Kamis (12/12).
Saat mendampingi Menko AHY meninjau Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) yang dikembangkan Infiniti Realty di Desa Nagara, Serang, Kamis (12/12), Menteri Ara juga mengemukakan bahwa FLPP adalah program yang sudah dia pelajari dan bagus, sehingga harus terus ditingkatkan. Jika dalam penerapannya ada yang belum begitu baik, maka skimnya akan diperbaiki. Sedangkan yang sudah baik akan dilanjutkan, bahkan diperbesar.
“Saya pikir, apa yang bagus di zaman Pak SBY (FLPP) ini mari kita tingkatkan kembali,” tegasnya di depan AHY. Dia berharap, APBN pada tahun 2025 mencukupi sehingga pemerintah dapat memprioritaskan program FLPP.
Menko AHY menyatakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Karena, menurutnya, masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah sendiri. Hal itu menjadi semangat program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Disampaikan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program 3 juta rumah. Koordinasi lintas sektor harus dilakukan secara ketat karena program perumahan melibatkan berbagai elemen, seperti regulasi, fasilitas negara, serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta.
“Dengan sinergi yang baik, program ini tidak hanya angka, tetapi misi untuk memberikan kehidupan lebih baik bagi rakyat,” ujarnya.
Menko AHY menegaskan, pemerintah akan mendukung dengan berbagai programnya untuk menghadirkan rumah layak dan terjangkau untuk rakyat, termasuk FLPP bagi MBR.
“Kita akan dukung terus FLPP agar dapat lebih optimal.Harapannya, kemudahan rakyat mewujudkan rumah bagi keluarganya dan mewujudkan kesejahteraan untuk semua,” pungkasnya.
Dukungan Pengembang
Pelaku usaha properti yang tergabung dalam asosiasi Realestat Indonesia (REI) optimistis pembangunan 3 juta rumah akan terealisasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, program ini sudah didukung rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Perumahan sebagai tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian PKP.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah per tahun yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Program mulia ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan diungkap di forum internasional.
“Program 3 juta rumah ini memang sangat ditunggu-tunggu masyarakat,” tegas CEO Buana Kassiti Group itu.
Menurutnya, REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini.
Terkait keberlanjutan program FLPP, dia menegaskan skim pembiayaan ini akan tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit. Bahkan, ungkap Joko Suranto, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit, tetapi kepastian tambahan anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan.
“REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujar Joko Suranto menjawab mengenai sumber pembiayaan program 3 juta rumah. (Rinaldi)
