Kementerian Pariwisata melaporkan kinerja sektor pariwisata nasional menunjukkan kinerja positif selama periode Januari-Juli 2025 dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Tren ini diperkirakan akan tetap terjaga hingga akhir tahun nanti.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan terbarunya menyebutkan secara kumulatif selama Januari-Juli 2025, kunjungan wisatawan mancanegara tumbuh sekitar 10,04% dibanding periode yang sama tahun lalu menjadi 8,53 juta kunjungan.
Di periode tersebut, Malaysia masih konsisten menjadi penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara terbesar dengan jumlah 212.113 kunjungan, diikuti Australia 173.241 kunjungan dan Tiongkok 144.531 kunjungan.
Kinerja positif juga ditunjukkan dengan peningkatan pergerakan wisatawan nusantara. Hingga Juli 2025, tercatat total ada 100,2 juta perjalanan wisatawan dalam negeri, yang menandai pertumbuhan sebesar 29,72% dibandingkan periode sama di tahun lalu. Momentum ini sejalan dengan libur sekolah yang umumnya berlangsung hingga pertengahan Juli.
“Pencapaian ini berkontribusi dalam pertumbuhan kinerja sektor pariwisata secara kumulatif Januari–Juli 2025 sebesar 19,25%. Pemerintah optimistis tren ini akan terjaga hingga akhir tahun,” kata Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dalam paparan kinerja di Jakarta, awal September lalu.
Di sisi lain, jumlah wisatawan nasional atau perjalanan warga negara Indonesia ke luar negeri tercatat menurun 5,24% secara year-on-year dari 918,05 ribu perjalanan pada Juli 2024 menjadi 869,93 ribu perjalanan pada Juli 2025. Penurunan itu bertepatan dengan periode libur sekolah, sehingga mengindikasikan preferensi masyarakat Indonesia yang lebih kuat terhadap pariwisata di dalam negeri.
Secara kumulatif di Januari–Juli, selisih kunjungan wisatawan mancanegara terhadap wisatawan nasional juga bertambah dari 2,41 juta pada 2024 menjadi 3,09 juta pada 2025.
“Pencapaian ini menegaskan bahwa pariwisata Indonesia tidak hanya terus bertumbuh, tetapi turut berkontribusi menghasilkan net devisa positif bagi Indonesia,” tegas Menteri Widiyanti.
Melalui program unggulan dan promosi strategis, Kementerian Pariwisata terus mendorong pengembangan destinasi pariwisata Indonesia agar semakin diminati, baik oleh wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
Kolaborasi strategis juga terus dirancang oleh pemerintah bersama pelaku pariwisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan minat wisatawan untuk berkunjung, serta membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut. Menteri Pariwisata mendorong sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan bisa berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Asta Cita yang telah digariskan sebagai visi masa depan bangsa Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih per kuartal I-2025, sektor pariwisata telah menyumbang 3,9% dari total PDB (produk domestik bruto) Indonesia. Selain itu, nilai devisa pariwisata hingga kuartal I telah mencapai USD 3,74 miliar.
“Rasa aman dan nyaman menjadi faktor yang dibutuhkan dalam kunjungan wisatawan. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat pariwisata Indonesia,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.
Menteri Widiyanti memaparkan, untuk rencana kerja tahun 2026 pihaknya merancang lima program unggulan sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata Indonesia.
Kelima program unggulan tersebut yakni penerapan destinasi wisata bersih yang merupakan turunan dari program Gerakan Wisata Bersih (GWB), sinergi peningkatan keselamatan wisata terutama yang berkaitan dengan wisata ekstrem, pariwisata naik kelas melalui pengembangan gastronomi, wellness tourism dan wisata bahari, Event by Indonesia, serta program pengembangan desa wisata.
“ Kita terus berusaha lewat sektor pariwisata dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Menteri Pariwisata.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi inisiatif yang disampaikan Kementerian Pariwisata, dan menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata.
“Kementerian Pariwisata perlu merencanakan pembangunan Politeknik Pariwisata seperti di Sumatera Utara khususnya di Tapanuli bagian Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua Barat Daya, dan provinsi-provinsi lain guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata,” pintanya.
Pendataan Terintegrasi
Sebagai upaya mendorong iklim usaha dan tata kelola destinasi pariwisata yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Surat Edaran SE/4/HK.01.03/MP/2025 tentang Imbauan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Penyediaan Akomodasi Pariwisata.
Kementerian meminta kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota segera menindaklanjuti surat edaran tersebut, dengan mendata usaha penyediaan akomodasi pariwisata jangka pendek; membina melalui sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan pemenuhan perizinan berusaha kepada pelaku usaha penyediaan akomodasi pariwisata; dan mengawasi usaha penyediaan akomodasi pariwisata yang belum memiliki perizinan berusaha.
Pemerintah daerah juga diminta menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha penyediaan akomodasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta mengevaluasi penerapan surat edaran tersebut dan memberi laporan kepada Menteri Pariwisata.
Surat edaran tersebut meminta penyedia akomodasi pariwisata untuk memiliki perizinan berusaha dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2025.
Untuk membuka ruang komunikasi dan interaksi dengan publik, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan Halo Wonderful, sebuah modernisasi platform layanan terpadu untuk permintaan informasi, pengaduan, aspirasi, dan konsultasi dari masyarakat maupun stakeholder pariwisata seperti akademisi, industri, pemerintahan, komunitas, dan media.
Layanan yang diluncurkan pada Agustus lalu tersebut hadir melalui berbagai saluran mulai dari whatsapp (0811 895 6767), call center (021 383 8000), email, aplikasi, media sosial, website, bahkan bisa datang langsung ke front desk di kantor Kementerian Pariwisata. (Rinaldi)
