Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menegaskan komitmen mendukung penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat urban, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar mengungkapkan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pemerintah untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk melalui kemudahan regulasi dan percepatan realisasi proyek strategis perumahan bagi MBR dan MBT.
“REI DKI Jakarta siap berperan aktif dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan satu juta rumah di kawasan perkotaan, yang secara langsung menyasar kebutuhan hunian layak untuk masyarakat urban termasuk segmen MBR dan MBT,” ungkap Arvin pada Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI REI DKI Jakarta tahun 2025 yang mengusung tema “Optimalisasi Peran REI DKI Jakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Hunian Layak di Perkotaan” di Jakarta, Kamis (7/8).
REI DKI Jakarta telah menyusun pula policy brief berisi rekomendasi substantif untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jakarta. Dokumen ini dirancang untuk menjadi masukan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, serta upaya untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi industri realestat.
Diantaranya REI DKI mengusulkan sejumlah inisiatif strategis untuk mendorong modernisasi infrastruktur logistik dan perdagangan kota antara lain revitalisasi 20 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan hybrid ( offline-online ) dan basis ekspor produk UMKM.
Kemudian, transformasi sebagian pasar menjadi pusat data ( data center ) untuk mendukung digitalisasi ekosistem ekonomi rakyat. Konektivitas strategis dengan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, KRL, dan BRT, serta integrasi kawasan perbatasan Jakarta–Bodetabek.
Sementara itu, untuk mendukung pembiayaan seluruh proyek prioritas tersebut, REI DKI Jakarta menggagas pembentukan Jakarta Real Estate Fund senilai Rp100 triliun, yang akan menjadi sumber pendanaan jangka panjang berbasis investasi.
Dana ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek strategis seperti akselerasi IPO 50 pengembang anggota REI, modernisasi 20 pasar tradisional, revitalisasi 10 pusat perdagangan ( trade center ), dan pembangunan Jakarta Food & Logistic Distribution Center. Selanjutnya pengembangan Jakarta Hyperscale Data Center (100 MW), pembiayaan proyek residensial, industrial, hotel, dan pergudangan.
“Jakarta Real Estate Fund akan menjadi pengungkit utama bagi terbentuknya ekosistem properti yang inklusif, modern, dan berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi kota,” ungkapnya.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto dalam arahannya mendukung berbagai gagasan dan terobosan yang telah disusun REI DKI untuk mendorong penyediaan hunian di perkotaan. Menurutnya, pengembang anggota REI di Jakarta memiliki kapitalisasi pasar ( market cap ) yang sangat besar di pasar modal. Hal itu memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai sebuah perusahaan dari sudut pandang pasar.
“Dengan market cap paling besar, maka banyak yang perusahaan properti anggota REI di Jakarta dan Pemprov Jakarta dapat lakukan. Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur Pramono Anung yang intinya akan banyak relaksasi kebijakan yang akan dilakukan terutama dalam mendorong penyediaan hunian di kota ini,” sebut Joko Suranto.
Kerja sama ini cukup strategis, karena program REI DKI yang men- support adalah Pemprov Jakarta, sehingga perlu dorongan aturan yang kondusif dari pemprov.
Arvin F. Iskandar kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD REI DKI Jakarta periode 2025-2028 di dalam Musda XI REI DKI Jakarta. Dia didampingi Ghofar Razaq Nazila sebagai sekretaris dan Yoke Prayogo sebagai bendahara.
Penggerak Pertumbuhan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah dalam sambutannya pada Musda REI DKI Jakarta menyampaikan sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dengan tiga program utama di sektor perumahan, kami telah menghitung bahwa total perputaran ekonomi dapat mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1 hingga 1,3% dari target 8% yang dijanjikan Presiden Prabowo,” ungkapnya.
Pemerintah, kata Fahri, telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan, salah satunya adalah program renovasi dua juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran 2026. Alokasikan anggarannya sekitar Rp43 triliun dan ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, terutama di desa, tetapi memerlukan renovasi agar rumahnya menjadi layak huni.
Skema ini mencakup pemberdayaan koperasi bahan bangunan, dengan melibatkan Koperasi Merah Putih dalam mendistribusikan material bangunan kepada penerima bantuan.
“Ini perlu dilakukan untuk menegaskan pentingnya menjaga konsistensi antara janji kampanye Presiden dan implementasi nyata di lapangan, sehingga tidak ada jurang antara janji dan yang dikerjakan,” tegas Wamen PKP. (Rinaldi)
