Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan timbulan sampah nasional pada 2024 mencapai 56,63 juta ton per tahun.
Sekitar 21,85% terakomodasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan cara penimbunan di tempat terbuka, 25,5% dapat dikelola, sementara lebih dari 40% lagi dibuang ke lingkungan seperti laut, sungai atau lahan kosong.
Saat ini, pola penanganan sampah di Indonesia masih mengandalkan sistem utama berupa pembuangan secara terbuka di TPA ( open dumping ). Hal itu bukan tanpa tantangan, mengingat mayoritas TPA di Indonesia sudah kelebihan beban ( overloaded ), kondisi tata kelola tidak memadai, lahan yang terbatas, serta rentan menimbulkan pencemaran lingkungan terutama polusi udara akibat bau yang ditimbulkan.
“Kondisi TPA banyak yang tidak memadai dan sangat rentan menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu masih ditemukan lokasi-lokasi yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal ( illegal dumping ). Pengelolaan sampah juga masih menjadi beban biaya bagi masayarakat dan pemerintah daerah,” ujar Rasio Ridho Sani, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup saat menjadi pembicara utama pada talkshow bertema “Optimalisasi Teknologi Pengelolaan Sampah di Tengah Tantangan Sistemik Penanganan Sampah Nasional” untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup di JICC Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya, ketersediaan teknologi pengelolaan sampah yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan. Terlebih, di dalam transformasi pengelolaan sampah di Indonesia, TPA nantinya hanya disiapkan untuk pengelolaan residu. Bahkan, mulai tahun 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru.
Menanggapi problematika pengelolaan sampah di Indonesia, Deputi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bidang Rekayasa Sipil dan Lingkungan Terbangun, Soelaeman Soemawinata mengatakan berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah seperti memilah sampah rumah tangga, sistem daur ulang, pemusnahan sampah dengan insinerator, serta waste to energy (WTE) ternyata belum cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan sampah di Indonesia.
Di sisi lain, tingkat produksi sampah semakin tinggi karena meningkatnya populasi penduduk, serta banyak daerah yang tidak mampu untuk menyediakan lahan TPA terutama di perkotaan.
“Ini warning bagi kita bahwa saatnya sekarang sampah dikelola secara lebih serius. Selain edukasi ke masyarakat tetap dilanjutkan, yang lebih krusial lagi adalah mencari solusi tepat agar problem sampah dapat diselesaikan secara praktis dan efisien dengan memutuskan rantai penimbunan sampah,” tegasnya saat menjadi narasumber di talkshow yang sama.
Menurut Eman (demikian dia akrab disapa), guna memutuskan rantai timbunan sampah di TPA yang dianggap kurang efisien, maka sampah harus ditanggani dari hulu yakni dari tingkat lingkungan atau kawasan. Salah satunya melalui penerapan teknologi pengelolaan sampah berskala lingkungan atau kawasan yang berdekatan dengan aktivitas permukiman masyarakat, tetapi aman secara lingkungan. Dengan teknologi seperti ini, maka sampah langsung dimusnahkan sehingga tidak butuh lahan penimbunan.
Dia menyebutkan, teknologi mesin Autothermix ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan insinerator lain. Diantaranya tidak menghasilkan limbah B3, biaya operasional hemat karena tidak berbahan bakar fosil), tidak perlu energi tambahan karena mampu menghasilkan suhu hingga lebih dari 1.000 derajat celcius, serta menghasilkan carbon credit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
Teknologi Efektif
Dengan teknologi buatan anak bangsa tersebut, kata Eman, maka desentralisasi pengolahan sampah dari hulu ke hilir seperti yang diharapkan pemerintah bisa dilakukan yakni dimulai dari tingkat terkecil seperti kawasan perumahan dan permukiman atau di tingkat kecamatan.
Penimbunan sampah di luar fasilitas pengelolaan juga dapat dikurangi, sekaligus mengurangi beban areal TPA. Bahkan, dalam jangka panjang TPA diharapkan tidak lagi dibutuhkan.
Berbeda dari pengelolaan sampah di TPA yang memerlukan lahan hingga ribuan hektar untuk menimbun sampah sampai berpuluh-puluh tahun, maka instalasi ini hanya butuh lahan sekitar 300 meter persegi saja, dengan kapasitas produksi bisa mencapai 5-10 ton setiap hari tanpa henti ( non-stop ).
“Oleh karena itu, teknologi ini sangat efektif digunakan oleh daerah-daerah khususnya perkotaan yang tidak memiliki tanah luas untuk lokasi pengelolaan dan penimpunan sampah dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Instalasi ini juga sangat bersahabat dan aman berada di sekitar permukiman masyarakat. Mesin sampah ini dapat dikelola secara kolaborasi atau bersama-sama oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Termasuk pengolahan abu dari sisa pembakaran (hanya 6% dari total sampah yang dibakar) yang bisa diproduksi menjadi bahan material bangunan.
“Dengan begitu ada nilai tambah, sehingga perekonomian masyarakat sekitar juga bergerak,” pungkas Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) periode 2016-2019 itu.
Di tempat terpisah, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif.
“Tahun 2029 semestinya sampah selesai, sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, pendekatan yang dimaksud mencakup skema hulu seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pendekatan hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-Derived Fuel (RDF).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menambahkan Presiden Prabowo sangat peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah, karena telah menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Pemerintah telah mengidentifikasi 33 lokasi TPA yang menjadi fokus konversi sampah menjadi energi.
“Yang akan digunakan nama mekanismenya Waste to Energy , yakni mengubah sampah menjadi energi,” ujar Tito. (Rinaldi)
