Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan guna meningkatkan kinerja ekosistem perumahan nasional di tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan pada kegiatan Koordinasi Awal Tahun Ekosistem Perumahan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, baru-baru ini.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan laporan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 sekaligus memaparkan potensi pasar rumah subsidi pada tahun 2026 yang dinilai masih sangat besar dan terbuka luas. Berdasarkan data Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep), mayoritas pendaftar program rumah subsidi berasal dari kalangan generasi Z dan milenial.
Dia menyebutkan, pada semester II tahun 2025 terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang mendaftar melalui SiKasep, yakni lebih dari 50 persen. Peningkatan ini tidak terlepas dari pelaksanaan dua kali kegiatan akad massal sepanjang tahun 2025 yang dinilai efektif dalam meningkatkan awareness masyarakat terhadap program rumah subsidi.
Untuk mencapai target penyaluran rumah subsidi tahun 2026, BP Tapera telah menyiapkan strategi percepatan bertajuk “SIP 350 Ribu”, yang mencakup sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, inovasi kebijakan serta program pembiayaan, promosi, serta edukasi kepada masyarakat.
Selama periode 2010-2025, BP Tapera mencatat penyaluran KPR Subsidi FLPP sebanyak 1.877.747 unit dengan dana yang digelontorkan sebesar Rp185,87 triliun. Memasuki 2026, BP Tapera menargetkan penyaluran sejak awal Januari dengan target 23.550 unit di bulan pertama, termasuk penyelesaian akad kredit yang tertunda pada akhir 2025.
“Kami berkomitmen memastikan penyaluran FLPP pada 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui percepatan proses akad, penguatan peran perbankan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat,” tegasnya.
BP Tapera sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan dari 40 bank penyalur dan 8.113 pengembang yang berada di bawah naungan 22 asosiasi pengembang perumahan yang tersebar di 13.249 lokasi se-Indonesia. Heru optimis di tahun ini kinerja akan semakin ditingkatkan, sehingga semakin banyak Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat menikmati fasilitas pembiayaan perumahan.
Berdasarkan data BP Tapera, sepanjang tahun 2025 masyarakat dengan penghasilan Rp3 juta - Rp5 juta mendominasi profil debitur KPR Sejahtera FLPP sebanyak 147.269 orang dengan pilihan jangka waktu cicilan 10 – 15 tahun. Mayoritas penerima manfaat tertinggi bekerja di sektor swasta sebanyak 73,63 persen yang mencapai 205.330 unit rumah.
“Kami melihat profil debitur ini tidak akan banyak berubah di tahun 2026. Keberhasilan realisasi 2025 turut didorong oleh kemudahan akses pembiayaan awal yang bergantung pada skema DP yang minim,” papar Heru.
Tahun 2026, sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, pemerintah menyiapkan cadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah. Saat ini DIPA telah tersedia untuk dana FLPP sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp36,6 triliun yang terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp25, 1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,2 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp4,6 triliun.
Heru menegaskan, karena target hingga 350.000 unit rumah ditetapkan pada awal tahun maka tingkat pencapaiannya sangat besar. Pasalnya, para pelaku pengembang dan 43 bank penyalur di tahun 2026 lebih siap dengan target yang ditetapkan.
Berbagai strategi peningkatan penyaluran dana FLPP akan dilakukan BP Tapera di tahun 2026. Salah satunya adalah peningkatan penyaluran dana FLPP untuk pekerja sektor non-formal sebesar 15%. Jika tahun 2025 dalam perjanjian dengan bank penyalur hanya mengalokasikan 10% untuk non-formal, maka tahun ini meningkat menjadi 15%. Sehingga diharapkan akan semakin banyak MBR non-formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP.
“Selain itu, BP Tapera juga menyiapkan diversifikasi produk berupa pengembangan skema program FLPP yang terdiri dari Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah. Saat ini, regulasinya sedang disiapkan,” kata Heru.
Berbasis Data
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya tata kelola berbasis data dan sinergi lintas sektor agar kebijakan perumahan tepat sasaran.
“Saya pastikan Kementerian PKP berbasis data. Kita harus memastikan bantuan negara disalurkan dengan benar, sehingga negara benar-benar hadir untuk rakyat. Setiap bantuan perumahan harus bisa dipertanggungjawabkan. Check and balance harus berjalan, dan langkah-langkah strategis harus konkret,” tegasnya.
Menteri Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai langkah nyata menghadirkan hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.
Kinerja 2025 menunjukkan hasil signifikan. Dengan pagu anggaran Rp5,27 triliun dan pagu efektif Rp4,53 triliun, realisasi mencapai 96,21 persen. Program BSPS meningkat dari 38 ribu menjadi 45 ribu unit, rumah susun 2.270 unit, rumah khusus 476 unit, serta peningkatan PSU, sanitasi, dan kawasan kumuh di 4.500 titik.
Untuk tahun 2026, Kementerian PKP mendapatkan dukungan APBN sebesar Rp10,41 triliun, meningkat hampir enam kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Targetnya, pembangunan lebih dari 406 ribu unit rumah, mencakup 400 ribu unit BSPS, 743 rumah susun, 607 rumah khusus, dan penanganan 225 hektare kawasan kumuh. (Rinaldi)
