Maraknya pinjaman online (pinjol) menjadi berita buruk bagi sektor properti. Kontrol lemah dari pemerintah berkaitan dengan pinjaman online telah menyebabkan banyak masyarakat masuk dalam status tidak layak untuk memperoleh kredit pemilikan rumah (KPR).
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sumatera Selatan, Zewwy Salim mengungkapkan dampak maraknya penyaluran pinjol secara mudah ke masyarakat cukup menekan penyerapan hunian, baik rumah subsidi maupun non-subsidi (komersial). Akibatnya, sektor properti di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang semester I-2025 mengalami stagnasi.
“Sebenarnya pasar properti ada potensi lebih baik dari tahun lalu, tetapi memang perekonomian di Sumsel hanya tumbuh tipis dan semakin diperparah dengan maraknya pinjol yang membuat mayoritas calon pembeli rumah terhambat di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan),” jelas Zewwy yang dihubungi, baru-baru ini.
Menurutnya, pinjol menganggu penyerapan KPR, karena kualitas calon konsumen menurun akibat Riwayat di SLIK OJK yang buruk. Oleh karena itu, Zewwy mengakui bahwa pinjol kini sangat menghantui para developer termasuk di Sumsel, sebab mereka sulit untuk mencari konsumen.
Di sisi lain, mencari konsumen semakin sulit karena saat ini persaingan antar developer juga ketat, karena banyak tumbuh developer-developer baru. Sementara pasarnya sangat terbatas, karena penurunan daya beli dan penolakan pengajuan KPR akibat pinjol.
Secara pangsa pasar, menurut Zewwy, di Sumsel minat investasi sebenarnya lebih banyak berasal dari sisi pelaku UMKM dan wiraswasta (informal/ non fix income ) dibandingkan karyawan berpenghasilan tetap. Namun tantangannya tidak banyak perbankan yang menyediakan skim pembiayaan KPR tanpa lampiran slip gaji.
“Semestinya dengan pangsa yang positif untuk program konsumen yang bekerja di sektor informal ini dapat diterapkan, sehingga perbankan juga berlomba-lomba menyasar segmen ini. Mekanismenya dapat disesuaikan termasuk melalui skema pra-KPR,” ungkapnya.
Target Pembangunan
Meski situasi pasar properti penuh dengan tantangan di 2025, namun REI Sumsel menargetkan pembangunan 17 ribu unit rumah. Target tersebut sangat relevan karena pada tahun 2024 REI Sumsel mencapai penyaluran KPR subsidi sebesar 15 ribu unit.
“Tahun lalu ada keterbatasan kuota FLPP, sedangkan di tahun ini seperti diketahui kuota FLPP ditambah menjadi 350 ribu unit,” sebut Zewwy.
Menurutnya, penambahan kuota FLPP yang sudah diumumkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu menambah semangat baru untuk pengembang di Sumsel. Apalagi Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) diperpanjang hingga akhir tahun yang menambah angin segar bagi rumah komersial, apalagi stok hunian komersial di Sumsel masih cukup banyak.
“Di tengah lesu atau stagnannya pasar hunian, dengan adanya kebijakan-kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu daya tarik bagi pembeli untuk membeli rumah,” harap Zewwy.
Zewwy berharap perbankan juga tidak terlalu ketat dalam memfilter konsumen untuk rumah komersial agar PPN DTP dapat berjalan optimal. Karena itu, jika PPN DTP diperpanjang kembali pada tahun depan, REI Sumsel mengusulkan agar pemerintah juga mengikutsertakan kebijakan tambahan untuk mengatur dukungan perbankan.
“Kami berharap rumah yang tersedia bisa terserap dengan insentif PPN DTP,” pungkasnya. (Teti Purwanti)
