Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesanggupan untuk membangun lebih dari 600.000 unit dari total target 1 juta unit rumah di perkotaan yang merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran.
Asosiasi pengembang tertua dan terbesar itu juga siap menjadi garda terdepan program tersebut.
“Porsi pengembang kan di 1 juta rumah di perkotaan, jadi otomatis kami siap memasok sekitar 60%-65%-nya seperti biasa. Ya di atas 600.000 ribu, InshaAllah kami siap,” ungkap Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto pada acara Propertinomic-Executive Dialogue Real Estate Indonesia (REI) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (10/10).
Menurutnya, pembangunan 3 juta rumah per tahun ini adalah lompatan besar yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan kekurangan (backlog) perumahan dan memberikan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni dalam upaya meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera seperti diharapkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
CEO Buana Kassiti Group itu menegaskan, pihaknya akan bekerja keras agar program 3 juta rumah per tahun tersebut bisa terlaksana, termasuk kesiapan mendampingi kontraktor desa untuk membangun rumah layak sesuai standar. Pengembang anggota REI, kata Joko, selalu berada di posisi standing yang sama untuk menjalankan program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.
Program 3 juta rumah ini nantinya sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal dan 2 juta rumah di perdesaan berupa rumah tapak. Untuk di perdesaan, hanya kontraktor kecil, UMKM, koperasi, maupun BUMDes yang bisa melaksanakan program tersebut. Sementara untuk program hunian di perkotaan akan dibuka kepada pengembang swasta baik nasional maupun internasional.
Menurut Joko, untuk menyukseskan program 3 juta rumah, REI telah menyiapkan beberapa strategi. Pertama, mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market-nya terlebih dahulu melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan dimana saja masyarakat yang membutuhkan rumah agar inline antara pasokan dan permintaan.
Kedua, REI juga sudah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic. Bahkan, road map sudah disampaikan langsung kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketiga, REI saat ini tengah memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi terutama yang berkaitan dengan perizinan.
Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk mendorong percepatan pencapaian 3 juta rumah terutama untuk pendampingan bagi kelompok masyarakat sedikit di atas MBR dengan penghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan. Sumber dana pendampingan berasal dari dana pensiun, dana badan penjaminan sosial, dana asuransi dan sebagainya.
“Jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35 persen,” ungkapnya.
Penghapusan Pajak
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa pemerintah baru mendatang akan membangun sebanyak tiga juta rumah per tahun. Sehingga dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun, nantinya dapat dibangun sebanyak 15 juta rumah.
“Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun. Atau dalam satu periode (pemerintahan) bisa 15 juta unit rumah,” kata Hashim di hadapan ratusan anggota REI.
Untuk mendukung percepatan program pembangunan 3 juta rumah, pemerintahan mendatang bahkan berencana menghapus pajak di sektor perumahan sebesar 16% pada tahun pertama, kedua dan ketiga. Pajak yang akan dihapus itu terdiri pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.
“Satgas Perumahan sudah merekomendasikan kepada pemerintah mendatang agar menghapus pajak perumahan sebesar 16% itu untuk sementara waktu,” kata Hashim di acara REI tersebut.
Rencana ini dimaksudkan untuk memacu kembali industri properti dan mengurangi beban pengembang dan masyarakat pembeli rumah. Menurut Hashim, meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun kehilangan itu dapat digantikan dari pendapatan sektor perumahan yang bertumbuh.
Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan saat ini rencana program yang disiapkan hanya berfokus pada program rumah untuk MBR. Tetapi tidak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan disiapkan skema-skemanya untuk mempermudah pembelian dan menumbuhkan gairah pasarnya. “Akan dibicarakan nanti,” jelasnya.
Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur menyambut baik rencana penghapusan pajak PPN dan BPHTB untuk pembelian rumah. Menurutnya, jika benar diberlakukan maka dampaknya akan sangat besar pada peningkatan penjualan properti.
“Dari PPN saja sudah sangat besar, dimana pemerintah punya rencana menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun depan,” ujarnya seperti dikutip dari HarianJogja.
Dia mengatakan terkait BPHTB sudah ada ketentuan supaya pemerintah kabupaten/kota memberikan kemudahan bagi MBR, baik keringanan maupun penghapusan BPHTB. Meski diakui, belum ada daerah di DIY yang menerapkan keringanan atau penghapusan BPHTB.
Ketua DPD REI Kalimantan Selatan, Ahyat Sarbini mengatakan meski penghapusan pajak masih wacana, tetapi pihaknya senang dan menyambut baik. Selama ini, kata Ahyat, kedua pajak tersebut memberatkan pengembang terutama yang membangun rumah komersil, demikian pula yang membangun rumah MBR.
“Kami optimis kalau rencana ini benar dilaksanakan akan menggairahkan penjualan. Dampaknya sangat besar, karena semakin memudahkan masyarakat membeli rumah,” ungkapnya. (Rinaldi)
