Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo melalui Badan Keuangan telah mengeluarkan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, namun insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut belum dapat dijalankan di lapangan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Gorontalo, Kristina Bahsoan menyebutkan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) dan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) hingga kini belum dapat berjalan.
“Belum berjalan karena PAD (Pendapatan Asli Daerah) katanya masih sangat rendah. Kami tidak tahu kapan bisa direalisasikan pembebasan BPHTB dan PBG di kota dan kabupaten yang ada di Gorontalo ini,” ungkapnya.
Nina, demikian dia akrab disapa menambahkan, belum terealisasinya pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR di wilayah Provinsi Gorontalo semakin memukul sektor properti khususnya perumahan di daerah tersebut. Pasalnya, saat ini ekonomi sangat sulit dan daya beli Masyarakat rendah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga sangat membutuhkan PAD.
“Sementara kami masih terus menunggu perkembangan, sambil menunggu efisiensi anggaran pemerintah diperlonggar,” ujarnya.
Dia memperkirakan, capaian realisasi rumah subsidi di Gorontalo pada tahun ini akan lebih rendah dari 2024, meski REI Gorontalo belum dapat memastikan besaran penurunannya. Menurut dia, dibutuhkan waktu untuk mengubah target atau tidak pada tahun ini.
Selain itu, Nina juga mengkhawatirkan adanya lonjakan kredit macet ( non performing loan /NPL) oleh pengembang di daerah tersebut. Pasalnya, 90% pengembang memiliki kredit di bank.
Oleh karena itu, dia berharap berbagai stimulus dari pemerintah untuk menggerakkan sektor properti dapat terealisasi secepatnya, termasuk SKB 3 menteri tentang pembebasan BPHTB dan PBG.
Anggota REI Gorontalo saat ini juga masih menunggu kejelasan mengenai perubahan luas rumah subsidi dari pemerintah pusat. Menurut Nina, jika sudah diputuskan maka DPD REI Gorontalo akan mengikuti aturan yang berlaku.
Terapkan Strategi
Di semester pertama tahun ini, Nina melihat pasar tidak banyak berubah. Padahal, di awal tahun lalu pengembang di Gorontalo sangat optimistis pasar properti akan lebih baik dari 2024. Hal ini didorong adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan dicanangkannya program pembangunan 3 juta rumah.
“Di awal tahun kami yakin pasar akan membaik dengan adanya Kementerian PKP dan tentu saja dengan adanya target 3 juta rumah. Kami memproyeksi waktu itu pemerintah akan memberikan regulasi yang baik untuk mendorong sektor properti khususnya perumahan,” ungkapnya.
Ditambah lagi, menurut Nina, Gorontalo juga saat itu sedang menyambut pemimpin daerah yang baru yang baru dilantik dan diharapkan mendukung penuh sektor properti.
Awal tahun ini, DPD REI Gorontalo menargetkan Pembangunan rumah subsidi sebanyak 600 unit, sedangkan untuk rumah non-subsidi sebanyak 250 unit.
Beberapa langkah strategis sudah dan akan dilakukan DPD REI Gorontalo, diantaranya bertemu dan bersilaturahmi dengan kepala daerah baru di kabupaten/kota se-Gorontalo untuk mendorong bertumbuhnya pembangunan perumahan. Selain itu, dalam waktu dekat REI Gorontalo berencana untuk melakukan silaturahmi dengan Gubernur Gorontalo, serta kepala dinas terkait di provinsi tersebut.
Nina menyatakan bahwa DPD REI Gorontalo juga menyiapkan sejumlah strategi agar target tersebut bisa tercapai seperti bekerja sama dengan TNI-Polri dan juga sektor perbankan.
“Kami juga sudah menyusun strategi penjualan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli properti,” ungkapnya. (Teti Purwanti)
