Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 5,4%. Selain itu, pemerintah telah memperpanjang insentif PPN DTP, menahan suku bunga acuan Bank Indonesia, serta kebijakan positif lain untuk perumahan subsidi.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten, Roni H. Adali mengatakan target pertumbuhan ekonomi ini menjadi berita positif bagi pengusaha. Apalagi pertumbuhan ekonomi akan menjadi sinyal pulihnya daya beli masyarakat.
“Kita tentu tidak bisa menafikan bahwa daya beli di tahun 2025 lalu tidak baik-baik saja, dan itu berdampak kepada sektor properti. Padahal kuota rumah subsidi di tahun lalu sangat banyak, tetapi jadi tidak optimal,” ungkapnya.
Roni berharap tahun ini situasi makro ekonomi akan membaik dan akan berdampak pada sektor properti. Ditambah lagi, dia mengatakan pemerintah juga terus mengupayakan agar sektor properti bisa bertumbuh, yakni dengan adanya imbauan dari Bank Indonesia untuk menurunkan bunga kredit, termasuk kebijakan lain dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP).
Tahun 2026, REI Banten menargetkan lonjakan target pembangunan rumah bersubsidi menjadi 12.000 unit. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 8.300 unit. Tahun lalu, REI menjadi asosiasi dengan capaian tertinggi di Provinsi Banten.
“Target 12.000 unit di tahun ini memang tidak ringan, tetapi sangat mungkin dicapai jika kita solid, mau belajar, dan aktif membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Hadapi Tantangan
Meski penuh peluang, Roni Adali menyebutkan bahwa tantangan yang kontraproduktif bagi sektor properti juga masih menghadang. Diantaranya aturan terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang sangat menghambat dan diharapkan dapat menemukan jalan tengah.
“DPD REI terus mengadakan audiensi hingga akhir tahun lalu agar beragam tantangan yang terjadi di 2025, tidak terjadi lagi pada 2026,” ujarnya.
Di sektor perbankan, Roni Adali memastikan seharusnya saat ini perbankan tidak perlu menjadi isu. Apalagi banyak bank baru yang getol memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan mudah dan cepat kepada konsumen.
“Kita tahu ada bank yang super ketat, namun itu kan hanya beberapa saja karena yang mudah juga ada. Itu biar menjadi kompetisi antar bank, sementara kita gencarkan saja pada bank yang lebih mudah dan cepat untuk bisa merealisasikan akad KPR,” jelasnya.
Sejak kuota KPR FLPP subsidi melimpah di 2025, DPD REI Banten terus melakukan beragam upaya, dari audiensi kepada kepala daerah untuk kemudahan perizinan, hingga melakukan pameran perumahan. Menurut Roni, pameran merupakan ajang tahunan, namun khusus di tahun ini target yang diharapkan mampu terserap lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena ada beragam kemudahan subsidi dari pemerintah.
Angka kekurangan pasokan (backlog) rumah di Banten mencapai 500.000 unit. Jumlah besar tersebut, ungkap Roni Adali, merupakan peluang bagi pengembang di Banten. Meski peluang pasarnya besar, namun dia menekan pentingnya terus meningkatan skill set (kumpulan kemampuan) para developer melalui pendididikan lewat Sekolah Developer REI Banten.
“Sekolah developer ini penting, apalagi makin banyak anak muda yang terjun ke dunia properti,” ungkapnya.
Ditambahkan lagi, saat ini pemerintah juga memiliki program Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan yang dapat membantu mencetak pengembang-pengembang baru skala UMKM. Selama ini, pengembang mengandalkan kredit modal kerja dari bank penyalur dengan rata-rata tingkat suku bunga sebesar 12% - 14%.
“Kredit program perumahan ini mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 5%. Jadi kalau selama ini bank menyalurkan kredit modal kerja sebesar 12%, maka pengembang debitur kredit program perumahan hanya mengangsur cicilan dengan tingkat bunga 7%. Program ini tentu sangat membantu developer pemula,” pungkas Roni Adali. (Teti Purwanti)
