Sepanjang tahun ini realisasi pembangunan dan realisasi akad kredit pemilikan rumah (KPR) terutama rumah bersubsidi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi berbagai hambatan. Kondisi itu menyebabkan capaian realisasi tidak sesuai target.
Hingga akhir Agustus 2025, REI NTB telah merealisasikan KPR subsidi sebanyak 1.128 unit dan terbangun 2.254 unit. Sementara pada 2024, berhasil direalisasikan pembangunan sebanyak 4.488 unit.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) NTB, Hery Atmaja mengatakan jumlah realisasi tahun ini diproyeksikan lebih sedikit dari capaian tahun lalu. Masih rendahnya realisasi karena terhambat berbagai regulasi perizinan, administrasi, dan juga perbankan.
“Perizinan masih lambat, dan ada beberapa kendala teknis rumah subsidi termasuk di bank penyalur. Selain itu, dinamika politik dan regulasi daerah turut berpotensi menunda proyek,” jelas Hery saat dihubungi.
Menurutnya, saat ini aturan perbankan lebih ketat. Di sisi lain, pengembang kesulitan mendapatkan calon pembeli yang berkualitas karena banyak diantaranya yang bermasalah dengan rekam jejak kredit atau pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hery Atmaja mengakui SLIK menjadi hambatan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah, karena pengajuan KPR tertolak.
“Kebanyakan di NTB itu masalah karena utang lama, keterlambatan pembayaran bank, dan pinjaman online (pinjol) yang tercatat dalam SLIK,” jelasnya.
Pameran Diminati
Meski dalam situasi penyerapan yang rendah, namun REI NTB menyiasatinya dengan akselerasi penjualan lewat pameran properti khususnya untuk rumah MBR.
Di Agustus 2025 lalu, REI NTB Property Expo sukses digelar dan hampir semua unit rumah subsidi yang dipasarkan terjual. Capaian itu, kata Hery, sangat bagus sekali dan sekaligus memperlihatkan minat masyarakat untuk memiliki rumah sendiri.
REI NTB Property Expo 2025 diikuti sekitar 105 pengembang aktif dan menargetkan 1.000 unit hunian yang semua unit yang dipasarkan adalah unit siap huni atau ready stock.
Dengan tingkat kekurangan (backlog) rumah di provinsi itu yang masih tinggi mencapai 200 ribuan, Hery mengaku potensi pasar hunian masih cukup besar di NTB. Dia berharap berbagai persoalan yang menghambat segera dapat dicarikan solusi konkretnya agar MBR di NTB dapat memiliki hunian layak.
“Kami juga akan terus mengakselerasi penjualan hunian di NTB, dengan membangun kerja sama dengan perbankan termasuk aturan skema KPR yang lebih fleksibel untuk rumah subsidi dan komersial,” kata Hery Atmaja.
REI NTB juga akan berkoordinasi intensif otoritas terkait termasuk OJK dan perbankan dalam mencari solusi kendala SLIK bagi MBR, tidak terkecuali mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan, dan mengencarkan edukasi kepada calon pembeli terkait aturan kredit.
Terkait penjualan rumah non-subsidi (komersial), dia mengatakan selama masih ada insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP), maka potensi penjualan hunian komersial berpeluang tumbuh. Meski diakuinya sangat bergantung pula pada dukungan perbankan dan daya beli masyarakat. (Teti Purwanti)
