PT Hutama Karya (Persero) bersama anak usahanya PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Terbaru, perusahaan plat merah itu dipercaya untuk membangun Flyover Sitinjau Lauik.
Proyek Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I), yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok merupakan bagian dari jalan nasional dan jalan lintas Sumatera yang merupakan bukti nyata dari kerja sama pemerintah dan swasta yang efektif dalam mengembangkan infrastruktur di Indonesia.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra mengatakan proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lalu lintas di tikungan Panorama I (Sitinjau Lauik I), yang dikenal sebagai daerah rawan kecelakaan lalulintas (Laka-Lantas).
“Memerhatikan identifikasi hazard dan penilaian resiko, lokasi tikungan Sitinjau Lauik I termasuk dalam daerah rawan kecelakaan, karena memiliki tikungan atau geometrik jalan yang cukup tajam. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dengan melakukan perubahan geometrik melalui pembangunan jalan baru yang sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan kenyamanan lalu lintas,” ungkapnya.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, menyampaikan proyek KPBU Flyover Sitinjau Lauik ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Sumatera Barat.
“Dengan skema KPBU, kita dapat memastikan bahwa proyek ini tidak hanya cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat,” ujarnya.
Adjib menjelaskan bahwa agenda penandatanganan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan meliputi Perjanjian KPBU antara Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama Hutama HPSL selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) antara PJPK dan Direktur Utama Hutama HPSL.
Proyek ini melibatkan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (PT HPSL) sebagai BUP, yang dibentuk oleh konsorsium antara Hutama Karya (55%) dan HKI (45%). Proyek senilai Rp2,793 triliun ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 2,5 tahun masa konstruksi dan 10 tahun masa operasi.
Adapun pekerjaan meliputi perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan ( flyover ) sepanjang 2,774 km, serta preservasi selama masa operasional.
Setelah selesai, Flyover Sitinjau Lauik diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat Sumatera Barat, antara lain meningkatkan konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat, mempercepat mobilitas penduduk, memudahkan akses, serta mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalur Padang-Solok yang terkenal ekstrim, sehingga perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.
“Flyover ini juga akan membuka akses lebih luas ke destinasi wisata unggulan di Sumatera Barat, seperti Danau Singkarak dan Lembah Harau, sehingga meningkatkan potensi pariwisata di wilayah tersebut,” kata Adjib Al Hakim.
Segera Bertarif
Sementara itu, dalam waktu dekat Hutama Karya segera memberlakukan tarif pada 2 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yaitu Ruas Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) sepanjang 18,85 km serta Junction Palembang Ramp 2 (Kayu Agung – Indralaya) dan Ramp 3 (Indralaya – Kayu Agung) sepanjang 2,46 Km.
Adjib Al Hakim menyampaikan penetapan tarif ini menyusul diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) No. 362 Tahun 2025 tentang Penetapan Golongan Kendaraan dan Tarif untuk Tol Binjai – Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura – Pangkalan Brandan) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2025 serta Keputusan Menteri PU Nomor 401 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Ramp 2 dan Ramp 3 Junction Palembang yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2025.
“Tol Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sebelumnya telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari satu bulan sejak 11 Maret 2025. Selama periode tersebut, antusiasme masyarakat terhadap tol di Sumatera Utara sangat tinggi dengan jumlah kendaraan yang melintas mencapai 161.815 kendaraan,” sebutnya.
Ruas tol ini terbukti memberikan dampak signifikan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu serta membuka konektivitas strategis antara wilayah Sumatera Utara bagian utara dengan Provinsi Aceh.
Sedangkan Junction Palembang merupakan ruas tol baru yang belum pernah dioperasikan tanpa tarif, sehingga ruas ini akan langsung dibuka dan ditetapkan tarif secara bersamaan. Ruas ini memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan perjalanan toll-to-toll antara ruas Kayu Agung – Palembang dengan Palembang – Indralaya secara langsung tanpa harus keluar ke jalan nasional. Kehadiran junction ini akan mendukung kelancaran lalu lintas dari dan menuju Kota Palembang hingga Prabumulih.
Hutama Karya mencatatkan peningkatan signifikan volume kendaraan di JTTS selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 dengan total 2.923.754 kendaraan melintasi seluruh ruas JTTS dalam periode H-10 hingga H+10 Lebaran.
Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengatakan total tersebut merupakan akumulasi dari 2.746.461 kendaraan yang melintasi ruas-ruas tol operasional dengan peningkatan sebesar 62,05% dibandingkan Volume Lalu Lintas (VLL) normal dan meningkat 9,10% dibandingkan periode mudik Lebaran tahun 2024, serta 177.293 kendaraan di ruas tol fungsional seperti tol Palembang - Betung Seksi 2, tol Pekanbaru - Padang Seksi Padang - Sicincin, dan tol Sigli - Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji - Seulimeum).
“Peningkatan trafik ini turut dipengaruhi oleh kehadiran dua ruas baru yang dioperasikan di akhir tahun 2024 dan di awal tahun 2025, yaitu tol Betung - Tempino - Jambi Seksi 3 (Bayung Lencir - Tempino) dan tol Binjai - Langsa Seksi 3 (Tanjung Pura - Pangkalan Brandan),” tuturnya. (Rinaldi)
