Meski kondisi perekonomian nasional pada tahun ini masih penuh ketidakpastian, namun perizinan sektor properti khususnya perumahan di Provinsi Riau cukup baik. Hal itu turun membantu pasar properti di Bumi Lancang Kuning untuk menggeliat.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi menyebutkan perizinan properti di Riau saat ini sudah cukup baik. Dukungan pemerintah kota/kabupaten, perbankan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak ada kendala, meski daya beli masyarakat sedikit melemah.
“Alhamdulillah untuk BPN dan perbankan tidak ada masalah yang berarti. Sampai saat ini kawan-kawan masih lancar, hanya memang permintaan agak turun, sementara kuota KPR FLPP masih banyak tersedia sampai akhir Desember 2025,” ungkap Anton, sapaan akrabnya.
Menurutnya, daya beli yang menurun paling terasa karena jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyerap rumah subsidi lebih sedikit dibandingkan karyawan swasta dan wirausahawan. Diakui Anton, efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat cukup terasa bagi perputaran ekonomi di Riau.
Sementara untuk properti komersial, disebutkan bahwa pada tahun 2025 penjualan rumah non-subsidi relatif landai terutama yang penjualannya turun adalah rumah di kisaran Rp400 juta hingga Rp800 juta. Saat ini, kata Anton, masyarakat Riau banyak yang mencari hunian di bawah Rp400 juta atau memilih rumah subsidi sekalian, karena spek hunian subsidi banyak yang cukup baik.
“Rumah di harga tanggung antara Rp250 juta-Rp350 juta malah agak sulit. Satu karena luasan tipe, kedua karena dia beririsan dengan rumah subsidi. Karena rumah subsidi di Pekanbaru itu relatif bagus secara konsep desain dan kualitas bangunannya," jelasnya.
Penjualan rumah komersial hingga kuartal III-2025 di Pekanbaru disebutkan turun antara 20-35 unit saja. Angka itu sangat kecil, disebabkan konsumen masih wait and see melihat perkembangan ekonomi.
Menurut Anton, banyak orang masih melihat dan menunggu bagaimana kebijakan pemerintah ke depan. Secara khusus dia berharap adanya kucuran dana likuiditas dari pemerintah ke bank plat merah dapat membuat kebijakan perbankan menjadi lebih longgar.
Intensifkan Pameran
Pengembang di Riau cukup aktif melakukan beragam upaya untuk bisa mendorong penjualan rumah, apalagi hunian siap huni (ready stock) dari sejak 2024 cukup banyak. Menurut Anton, DPD REI Riau berencana menyelenggarakan pameran (expo) termasuk membuat beragam gimmick untuk menarik konsumen.
“Sesama pengembang akan berebut konsumen yang bisa diterima bank (pengajuan kreditnya). Ini menjadi satu kompetisi juga yang positif untuk menggerakkan pasar,” paparnya.
Dia berharap ada stimulus di sektor perbankan terutama dari bank-bank Himbara guna mendukung target program 3 juta rumah. Pengembang di Riau juga terus melakukan beragam cara, termasuk rela mengurangi marjin penjualan. Dukungan dari pemerintah pun masih terus diharapkan agar backlog perumahan secara nasional bisa berkurang.
“Kami yakin masalah penurunan daya beli ini tidak hanya dialami pengembang di Riau, namun juga di seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan dan intervensi agar hambatan sektor properti dapat diatasi,” pungkas Anton. (Teti Purwanti)
