Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BKMG) mengatakan adanya istilah baru, yakni kemarau basah atau terjadinya hujan di saat masih musim kemarau. Kondisi ini membuat curah hujan tetap terjadi meski seharusnya sudah memasuki musim kemarau. Situasi ini memengaruhi realisasi pembangunan rumah subsidi termasuk di Papua Selatan.
Kemarau basah dipengaruhi oleh faktor global seperti La Nina. Dampaknya signifikan, tidak hanya kepada sektor properti tetapi juga sektor pertanian, sumber daya air, dan penanggulangan bencana.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Papua Selatan, Cliff S. Tan mengatakan cuaca dan hujan yang berkepanjangan membuat pembangunan hunian terhambat, dan juga menganggu penjualan hunian di daerah tersebut.
"Musim hujan yang lebih panjang dari biasanya menghambat pembangunan di Papua Selatan. Sehingga menjual stok rumah yang ada saja tidak maksimal,” ungkap Cliff.
Menurutnya, di Papua Selatan semua pondasi rumah menggunakan batu bata, sehingga jika hujan berkepanjangan maka otomatis produksi batu bata menurun dan harganya juga meningkat. Tak hanya itu, akses untuk mendapatkan material kayu juga menjadi lebih sulit.
Selain itu, kata Cliff, akses jalan kemungkinan terputus karena area hutan tergenang dan menjadi rawa. Apalagi kalau akses jalan adalah pasir, maka jalan tersebut pasti sulit dilalui.
“Belum lagi di area pembangunan perumahan, lahannya biasa menjadi ‘bubur lumpur’ yang sulit diakses baik untuk pengantaran material maupun pembangunan konstruksi bangunan maupu infrastrukturnya," rinci Cliff.
Dikatakan, tidak banyak yang dapat dilakukan pengembang di Papua Selatan karena hal ini berkaitan dengan musim. Oleh karena itu, menurutnya, pengembang harus “mempertebal” biaya modal pada musim kemarau basah ini, termasuk menyiapkan material atau membangun infrastruktur awal.
Untuk melakukan persiapan tersebut, pengembang harus menerima pengurangan marjin. Pasalnya, ujar Cliff, biaya beton di Merauke paling mahal se-Papua kecuali di Papua Pegunungan.
Karena itu, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sangat penting dan mendesak ada di Merauke, sehingga kalau ada hal-hal tak terduga pengembang tidak merugi (tekor).
“PSU kan baru bisa diajukan kalau kondisi rumah sudah memiliki atap, lantai, dan dinding, sehingga tetap memberatkan pengembang,” kata Cliff.
Papua Selatan memiliki geologis yang berlumpur, topografinya datar dan berawan, sehingga jika musim hujan tiba akan langsung berdampak terhadap kemampuan membangun, baik akses jalan, pasokan bahan material hingga proses pembangunan rumah dan infrastruktur pendukung lainnya.
Realisasi FLPP
Hingga Oktober 2025, DPD REI Papua Selatan berhasil merealisasikan akad kredit hunian sebanyak 109 rumah. Saat ini, anggota REI Papua Selatan baru 5 perusahaan pengembang saja.
Menurut Cliff, jumlah tersebut belum bertambah karena pengembang di daerah pemekaran baru tersebut masih banyak yang membangun rumah secara perorangan (individual) di bawah 10 unit. Hal itu dilakukan pengembang kecil agar tidak terpantau dan terkena pajak.
“Banyak pengembang yang belum memahami aturan-aturan yang ada, termasuk mengenai perpajakan. Ketidaktahuan atas kewajiban-kewajiban itu bisa menyebabkan pelanggaran aturan dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat,” tegas Cliff.
Meski begitu, DPD REI Papua Selatan optimis tahun 2026 sektor properti di Papua Selatan akan membaik. Hal ini, menurutnya, sebagai dampak dari adanya penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perumahan yang diharapkan mengakselerasi pengembang dalam membangun infrastruktur, mengurangi masalah di cashflow yang kurang lancar, termasuk mengantisipasi meningkatnya biaya modal akibat kondisi cuaca. (Teti Purwanti)
