Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatatkan sejarah dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Per 27 November 2025, FLPP telah disalurkan sebanyak 231.343 unit rumah dengan nilai mencapai Rp28,72 triliun.
Angka tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah program FLPP yang diluncurkan sejak 2010.
Capaian penyaluran FLPP tertinggi pernah terjadi pada tahun 2011 sebanyak 109.592 unit, tahun 2021 meningkat sebanyak 226.000 unit dan tahun 2023 sebanyak 229.000 unit. Penyaluran FLPP sempat turun tahun 2024 menjadi 200.300 unit. Tetapi di 2025, per 27 November 2025 dana FLPP telah disalurkan untuk 231.343 unit rumah.
“Capaian ini adalah kerja keras semua pihak. Terima kasih atas dukungan nyata bank penyalur, asosiasi pengembang, pengembang dan ekosistem perumahan lainnya yang berjuang tiada henti untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, baru-baru ini.
Tahun ini BP Tapera melibatkan 39 bank penyalur, dan menggandeng 22 asosiasi pengembang, serta 7.785 pengembang yang membangun 12.450 proyek perumahan subsidi di 33 provinsi dan 399 kabupaten/kota.
Heru menyebutkan, berbagai profesi telah menikmati manfaat dari penyaluran dana FLPP di seluruh Indonesia. Sosialisasi yang masif dan gencar terus dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai kabupaten/kota.
Berdasarkan data SiKasep, permintaan dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus meningkat. Data SiKasep memaparkan bahwa dari 300.910 MBR yang mendaftar di SiKasep, sekitar 265.219 lolos subsidi checking dan 226.477 diantaranya sudah di follow-up oleh perbankan.
“Masih ada potensi 38.742 data MBR lagi yang belum di follow-up oleh bank penyalur. Kami mendorong segera ditindaklanjuti demi percepatan pemilikan rumah oleh MBR,” imbau Heru.
BP Tapera tidak menampik adanya sejumlah faktor yang menjadi kendala percepatan penyaluran FLPP di tahun 2025. Faktor yang paling dominan adalah belum pulihnya daya beli masyarakat. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 mencapai 5,04 persen secara tahunan (year-on-year), tetapi angka itu memperlihatkan adanya sedikit perlambatan dibandingkan dengan capaian triwulan II-2025 yang tumbuh sebesar 5,12 persen.
Konsumsi masyarakat yang biasanya tumbuh lebih dari 5 persen, namun saat ini berada di angka 4,89 persen. Data tersebut memperlihatkan daya beli masyaraat masih tertahan. Perlu adanya upaya untuk mendorong konsumsi dan memperbaiki daya beli masyarakat.
Indikator lainnya yang memperlihatkan belum pulihnya daya beli terlihat dari Survei Konsumen Bank Indonesia. Data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sempat berada di level 123,5 pada 2024. Namun, IKK cenderung turun hingga level 115 pada September 2025. Meski demikian, ada kenaikan IKK di angka 121,2 pada Oktober 2025.
BP Tapera bersama Kementerian PKP terus melakukan roadshow di daerah-daerah yang memiliki potensi permintaan rumah subsidi tinggi. Langkah ini untuk mengejar target kuota FLPP 2025 sebesar 350.000.
Ke depan, BP Tapera akan mendorong percepatan penyaluran program FLPP dan perluasan akses pembiayaan bagi pekerja non-fix income (berpenghasilan tidak tetap).
Deputi Komisioner BP Tapera, Doddy Bursman sempat menyoroti rendahnya porsi pekerja non-fix income dalam penyaluran FLPP yang baru mencapai 13,03 persen. Padahal, berdasarkan data BPS, kelompok ini mencapai hampir 60 persen dari total angkatan kerja nasional.
“Masih banyak potensi dari kelompok pekerja non-fix income. Kami harap para pengembang dan bank penyalur mulai menyasar segmen ini agar penyaluran FLPP semakin luas,” ujarnya.
Jabar Tertinggi
Di tempat terpisah, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa capaian serapan rumah subsidi sebagai bukti sinergi kuat seluruh pelaku ekosistem perumahan nasional.
“Semua ini berkat dukungan pengembang, perbankan, dan Tapera. Ekosistem perumahan harus kompak. Terus bekerja semangat mengejar target hingga akhir tahun,” ungkapnya di acara sosialisasi KUR Perumahan dan Rumah Subsidi di Kabupaten Bekasi, Jumat (21/11).
Kementerian PKP dalam kesempatan itu memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi atas capaian luar biasa dalam FLPP tahun berjalan. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai kabupaten/kota dengan penyaluran FLPP terbanyak secara nasional mencapai 11.466 unit. Sementara itu, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi penyalur FLPP terbesar dalam skala nasional 50.400 unit.
“Ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung akses hunian terjangkau bagi MBR. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Ara.
Ditegaskan, tingginya penyerapan FLPP di Jawa Barat mencerminkan kebutuhan besar masyarakat terhadap hunian terjangkau sekaligus kemampuan pemerintah daerah sebagai penyalur dalam mengeksekusinya dengan baik.
“Daerah dan lembaga yang mampu menyalurkan FLPP dalam jumlah besar adalah motor penting bagi pencapaian target 3 juta rumah. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,” tegas Menteri PKP. (Rinaldi)
