Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama semester I-2025 tercatat sebanyak 120.976 unit rumah atau senilai Rp14,99 triliun. Realisasi tersebut tumbuh signifikan 44,50% dibanding periode yang sama tahun 2024.
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho mengapresiasi peningkatan penyaluran FLPP sebesar 44,50% dari realisasi pada semester I-2024 sebanyak 83.720 unit atau senilai Rp10,17 triliun. Hal itu membuktikan komitmen bersama semua pihak dalam mendukung program pemerintah.
“Kenaikan ini tidak lepas dari semangat para pengembang dan bank penyalur dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi ini dan berharap semangat tersebut terus terjaga untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni,” kata Heru di Jakarta, baru-baru ini.
Dari sisi bank penyalur, Bank BTN masih memimpin penyaluran KPR FLPP dengan 64.429 unit rumah senilai Rp7,99 triliun. Disusul BTN Syariah dengan 24.126 unit senilai Rp2,95 triliun, dan Bank BRI di posisi ketiga dengan 9.791 unit senilai Rp1,23 triliun. Kemudian BNI dan Bank Mandiri melengkapi posisi lima besar dengan masing-masing 5.394 unit senilai Rp680,03 miliar dan 4.558 unit senilai Rp580,39 miliar.
Dari sisi kontributor penyedia rumah FLPP, asosiasi pengembang Realestat Indonesia (REI) menjadi kontributor terbesar dengan 50.759 unit rumah senilai Rp6,28 triliun. Disusul Apersi dengan 36.616 unit senilai Rp4,56 triliun, dan Himperra sebanyak 16.324 unit senilai Rp 2 triliun. Menyusul Asprumnas sebanyak 3.973 unit senilai Rp481,02 miliar rumah, serta Apernas Jaya sebanyak 3.928 unit rumah senilai Rp488,30 miliar.
Dari sisi wilayah, provinsi dengan penyaluran tertinggi adalah Jawa Barat dengan total 28.548 unit rumah senilai Rp3,57 triliun. Berikutnya adalah Jawa Tengah (10.730 unit), Sulawesi Selatan (9.395 unit), Banten (8.460 unit), dan Jawa Timur (7.541 unit).
Dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas penerima FLPP adalah pekerja swasta sebanyak 92.332 unit (76,32%). Wiraswasta berada di posisi kedua (15.377 unit), disusul PNS (7.563 unit), TNI/Polri (2.368 unit), dan profesi lainnya (3.336 unit).
“BP Tapera optimis penyaluran FLPP akan terus tumbuh dan mencapai target yang ditetapkan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya,” tegas Heru.
Ke depan, dia mendorong pencapaian program FLPP terus melaju. Terlebih dengan kuota FLPP yang naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit rumah, sehingga diharapkan pengembang dan bank penyalur bisa semakin all-out memanfaatkan sisa waktu yang ada.
Jika mengacu pada target penyaluran FLPP sebanyak 220 ribu unit, maka hingga akhir semester I-2025, penyaluran FLPP sudah menembus 54,98% dari target. Sementara mengacu pada kuota FLPP yang baru sebanyak 350 ribu unit rumah, maka capaian sampai akhir Juni 2025 baru 34,56%.
“Dengan sisa waktu yang ada dan semangat kolaborasi yang sudah terbukti luar biasa, kami yakin target bisa tercapai,” kata Komisioner BP Tapera.
Lakukan Koordinasi
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Capaian Per Segmentasi Rumah Bersubsidi KPR FLPP Tahun 2025 di Kantor BP Tapera Menara Mandiri II Lantai 7, Jakarta, Rabu (16/7) menyatakan optimis target KPR FLPP sebanyak 350 ribu unit dapat tercapai.
“Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” ungkapnya.
Data BP Tapera, realisasi rumah subsidi hingga per tanggal 16 Juli 2025 mencapai 129.773 unit atau mengalami peningkatan sebesar 50,98% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Menteri Ara, KPR FLPP merupakan program pro-rakyat yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui KPR FLPP, pemerintah menyalurkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Dengan uang muka yang terjangkau, angsuran KPR yang tetap selama masa tenor maka sangat membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah subsidi,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri PKP mengatakan bahwa pemerintah terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong pembangunan Program 3 Juta Rumah tahun 2026. Diantaranya dengan mengajukan usulan Pagu Anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp49,854 triliun. Sehingga dari Pagu Indikatif sebesar Rp1,82 triliun diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp48,029 triliun.
“Kami mohon usulan tersebut dapat disetujui oleh Komisi V DPR RI,” ujar Menteri PKP dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/7).
Dia menambahkan, dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% diusulkan untuk anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 2 juta unit.
Usulan anggaran di luar BSPS sebesar Rp4,30 triliun atau 8,63% dari total usulan anggaran TA 2026, atau mengalami kenaikan hanya sebesar Rp840 miliar atau 24,27% dari anggaran TA 2025 sebesar Rp 3,46 triliun. (Rinaldi)
