Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus mengupayakan iklim investasi yang lebih baik. Sejumlah kebijakan terkait perbaikan iklim investasi itu dilakukan melalui penyederhanaan preizinan serta penyediaan infrastruktur pendukung.
“Seluruh kebijakan untuk perbaikan iklim investasi itu kami lakukan agar para pengembang, terutama yang tergabung dalam REI, dapat bekerja lebih efektif dan produktif dalam penyediaan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Gubernur Bengkulu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni pada Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Realestat Indonesia (REI) Bengkulu Tahun 2025, di Kota Bengkulu, Rabu, 10 Desember 2025.
Herwan mengungkapkan tantangan pembangunan hunian khusus MBR. Misalnya, ketersediaan lahan, pembiayaan, hingga ketersediaan iinfrastruktur pendukungnya. Dia menyampaikan penghargaan atas komitmen DPD REI Bengkulu yang selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun dan menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
Di kesempatan itu, Pj Sekda Provinsi Bengkulu juga menyuarakan harapannya agar REI Bengkulu mampu memperkuat sinergi dengan Pemprov Bengkulu.
“Mari kita ciptakan inovasi, peningkatan tata kelola, dan strategi pembangunan perumahan yang lebih inklusif, berkelanjutan dan lebih tepat sasaran,” bebernya.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam sambutan pembukaannya turut mengapresiasi kinerja DPD REI Bengkulu periode 2023-2025. Menurutnya, sinergi yang selama ini telah dibangun dengan Pemprov Bengkulu sudah sangat baik. Dibuktikan dengan adanya kedekatan antara REI Bengkulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bengkulu.
Joko berharap agar REI Bengkulu terus memupuk partisipasi dan kontribusinya dalam penyediaan hunian layak bagi MBR. “Kami berharap segenap pengurus REI Bengkulu juga mampu merawat sinergi antara pengembang, pemerintah daerah, serta perbankan dan mitra kerja lainnya guna memperkuat ekosistem perumahan di daerah,” ucapnya.
Turut hadir dalam pembukaan Musda tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bengkulu Irjen Pol Mardiyono.
Ketua DPD REI Bengkulu, Syamsu Ihwan Basir mengatakan kehadiran Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono merupakan wujud dukungan aparat penegak hukum dalam upaya memperkuat ekosistem perumahan di daerah.
“Kehadiran beliau juga menegaskan komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan strategis yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor,” ungkapnya.
Agenda Krusial
Musda XI REI Bengkulu yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu tersebut, seharusnya dilaksanakan pada Maret 2026 sesuai Surat Keputusan (SK) DPP REI.
“Tetapi dengan adanya dinamika dalam organisasi REI Bengkulu, maka kami harus mempercepat pelaksanaan Musda. Kendati dipercepat, diharapkan Musda XI ini dapat menghasilkan kepengurusan REI Bengkulu yang lebih solid serta bisa lebih adaptif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anggota” ucap Syamsu Ihwan.
Berbagai persoalan krusial turut mengemuka dalam Musda, mulai dari lambannya sertifikasi lahan, kompleksitas perizinan, hingga tuntutan peningkatan kualitas pembangunan. Isu perumahan MBR juga menjadi perhatian utama, dengan dorongan agar lahir terobosan kebijakan yang lebih realistis dan dapat diterapkan.
Puncak pelaksanaan musyawarah daerah adalah pemilihan pengurus REI Bengkulu untuk masa bakti 2025-2028. Syamsu Ihwan Basir kembali didapuk sebagai Ketua REI Bengkulu periode 2025-2028 melalui proses musyawarah mufakat.
“Fokus utama kepengurusan ke depan adalah peningkatan kapasitas pengembang lokal, penguatan layanan organisasi, serta perluasan kemitraan strategis dengan pemerintah dan perbankan,” kata Syamsu Ihwan usai terpilih.
Dia menekankan pentingnya kepengurusan REI Bengkulu yang lebih progresif serta responsif terhadap beragam kendala industri properti sekaligus menjawab tantangan kebutuhan anggota REI.
“Dengan semangat konsolidasi dan keberlanjutan kepengurusan, kami optimistis dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor perumahan dan investasi properti yang inklusif,” tegasnya. (Oki Baren)
