Pemerintah menempuh berbagai upaya untuk terus mendorong aktivitas ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Secara kumulatif hingga kuartal III-2024, capaian investasi pada KEK telah menembus angka Rp242,5 triliun, menyerap 151.260 tenaga kerja, dan mampu menarik minat 394 perusahaan atau industri sebagai pelaku usaha. Hingga September 2024, investasi yang telah terealisasi mencapai Rp68,43 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 34.169 orang.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar KEK dapat terus didorong untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, terutama investasi yang telah diperoleh dalam lawatan kunjungan kerja kepala negara ke sejumlah negara pada beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, beberapa investor perlu terus didorong, termasuk terkait dengan data center.
“Mengenai PSN, arahan Presiden Prabowo Subianto proyek PSN yang selesai 2024-2025 harus terus dikejar. Direncanakan pada tahun ini ada 18 proyek PSN yang selesai, sedangkan di 2025 yang selesai ada 30 proyek lagi,” kata Airlangga kepada wartawan usai Rapat Terbatas terkait KEK dan PSN di Istana Kepresidenan, baru-baru ini.
Lebih lanjut terkait dengan PSN, Menko Airlangga menyebutkan bahwa 18 PSN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 terdiri dari bendungan, jalan tol, dan infrastruktur lainnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dapat tercapai pada tahun 2028-2029. Berdasarkan timeline pertumbuhan ekonomi Indonesia, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8,2% di tahun 1995 dimana pertumbuhan itu didorong oleh beberapa key sector diantaranya yaitu manufaktur (hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi.
“Kalau permintaan Presiden tadi, maka (ekonomi) kita diminta tumbuh 8%. Ini adalah memungkinkan, karena kita pernah mencapai itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita dorong, yaitu sektornya tetap konsumsi, investasi harus tumbuh sekitar 10% dan ekspor tumbuh 9%, dan sektornya tetap di hilirisasi, sektor jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital, pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor, dan transisi energi, atau green energy yang tadi disampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi produsen green energy tertinggi,” tuturnya.
Pemerataan KEK
Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia bidang Kawasan Logistik dan Pergudangan, Adi Saputra Tedja Surya menilai langkah pemerintah untuk terus mengembangkan KEK cukup tepat. Hal itu mengingat KEK industri terbukti paling banyak menarik dan mendatangkan investor asing di tahun 2023. Meski diakui, ada beberapa KEK industri yang ternyata tidak berjalan optimal.
“Betul ada yang tidak optimal, tetapi KEK di Indonesia sebenarnya cukup kompetitif dari negara tetangga terutama dibandingkan dengan Vietnam. Namun memang perlu ada pemerataan dalam pembangunan KEK ke depannya, sehingga tidak hanya berpusat di Jawa,” ungkap pengusaha muda yang juga menjabat Ketua Komtap Perizinan, Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kawasan Kadin Indonesia tersebut.
Dia menambahkan, sejak awal pengembangan KEK memang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Upaya pemerintah menambah KEK-KEK baru sangat positif, tetapi lokasinya perlu diperluas secara merata. Selain itu, dukungan infrastruktur yang memadai juga dibutuhkan agar menyamai infrastruktur di Pulau Jawa.
“Selama ini, di dalam satu provinsi ada beberapa KEK. Kalau bisa jangan menumpuk di satu provinsi saja. Di satu provinsi jangan ada lima atau sepuluh KEK, tetapi disebar merata, mungkin diperbanyak di Sumatera atau Kalimantan. Infrastrukturnya juga perlu dibenahi,” ujarnya.
Secara regulasi, diakuinya KEK di Indonesia sudah cukup baik dan berdaya saing. Malah, regulasi KEK di Indonesia lebih menarik dibandingkan Vietnam misalnya. Karena di Vietnam hanya dua tahun pertama saja yang bebas pajak, sementara di KEK Indonesia bebas pajak bisa sampai 20 tahun.
“Kalau investasinya sampai US$1 triliun itu bisa 20 tahun (bebas pajak). Itu bukan hanya bangunan, tetapi juga termasuk tanah, mesin-mesin yang diinvestasikan, serta bahan baku,” paparnya.
Adi Saputra Tedja mengajak para investor untuk masuk ke KEK-KEK yang sudah dibentuk pemerintah. Hal itu karena kalau di kawasan industri biasa, investor tidak mendapat banyak insentif seperti halnya di KEK.
“Makanya pemerintah mendorong terus pengembangkan KEK termasuk yang terbaru adalah milik kami KEK Industri Halal Sidoarjo yang sudah ditetapkan, tetapi masih menunggu peraturan pemerintahnya. KEK Industri Halal Sidoarjo mayoritas industri yang memproduksi produk halal seperti food and beverage, kosmetik, farmasi dan sebagainya,” pungkas Presiden Direktur PT Makmur Berkah Amanda Tbk tersebut. (Rinaldi)
