Memasuki tahun 2026, situasi ekonomi di Aceh masih penuh ketidakpastian pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sebagian wilayah di provinsi tersebut. Situasi yang belum pasti turut dirasakan para pelaku industri properti.
Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Aceh, Mursal Fahmi mengatakan saat ini pemerintah pusat, pemerintah daerah serta berbagai lembaga masih fokus melakukan tahap tanggap darurat yang segera diikuti dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali) rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Kondisi ini, ungkapnya, telah menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap layanan konstruksi, material bangunan, dan tenaga kerja bangunan dalam satu hingga tiga tahun ke depan. Sementara pergerakan pengembang anggota REI di Aceh pasca bencana belum dapat diproyeksikan karena konsumen juga banyak yang terdampak.
“Hingga saat ini kami belum melakukan pendataan spesifik mengenai rencana target pembangunan dan update harga properti di Aceh secara kuantitatif setelah bencana terutama di daerah-daerah yang para terdampak. Kepercayaan dan daya beli konsumen juga tampak melemah dalam jangka pendek, menunggu stabilitas infrastruktur dan layanan publik,” jelas Mursal yang dihubungi, baru-baru ini.
Meski ada informasi adanya perlakuan khusus kredit/pembiayaan bagi warga dan pelaku usaha yang terdampak bencana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun diperkirakan tidak langsung dapat membantu percepatan pemulihan pasar properti di Aceh.
REI Aceh, kata Mursal, juga aktif terlibat dalam penanganan dampak bencana secara langsung dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak dari sumbangan anggota REI se-Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, paket sembako, pakaian, dan kebutuhan mendesak lain bagi warga yang kehilangan rumah atau masih tinggal di pengungsian.
“DPP REI dan DPD REI Aceh telah menyalurkan setidaknya dua kali bantuan bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Aceh,” jelasnya.
Sebagai informasi, DPP REI telah menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Aceh melalui DPD REI Aceh. Bantuan untuk wilayah Aceh disalurkan melalui empat titik bencana, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah.
Jaga Kolaborasi
Mursal menambahkan, sambil menunggu pemulihan daerah dan perekonomian, DPD REI Aceh sudah menyiapkan beberapa arah rencana pascabencana yang mungkin dilanjutkan meliputi peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam program pembangunan rumah rusak, renovasi maupun relokasi.
Selain itu, REI Aceh akan berkolaborasi dengan lembaga pembiayaan (bank syariah atau lembaga keuangan lain) untuk mempermudah pembiayaan pembelian/rekonstruksi rumah. REI Aceh juga akan berpartisipasi di event-event properti yang dipadukan dengan edukasi pemilihan lokasi rumah yang lebih aman dari risiko banjir/longsor.
“Tentu saja kami berharap bisa berkontribusi terhadap perumahan subsidi dan pemulihan ekonomi lokal dengan mendorong pembangunan kembali permukiman secara bertahap,” rinci Mursal.
Terkait iklim investasi di Aceh, dia memprediksi dalam 12 bulan ke depan pasca bencana, biasanya terjadi penundaan investasi baru, terutama di zona rawan banjir/longsor. Namun investor tidak meninggalkan Aceh, tetapi hanya menunggu kepastian stabilitas dan pemulihan infrastruktur.
“Investasi yang sudah berjalan biasanya tetap dilanjutkan, bukan dibatalkan,” pungkasnya. (Teti Purwanti)
