Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mendukung penuh upaya meraih kembali green card bagi Geopark Kaldera Toba. Dukungan dari pemerintah daerah setempat tentunya juga sangat penting.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menegaskan keberadaan Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa pengembangan pariwisata Indonesia senantiasa menjaga keharmonisan dengan alam, budaya, dan ilmu pengetahuan. Geopark ini juga merupakan wujud nyata visi pariwisata Indonesia.
“Dunia mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keindahan alam bahari yang beragam. Tak hanya keindahan laut, keindahan alam Indonesia juga tersimpan dalam lanskap darat di dalamnya,” ujar Menteri Widiyanti saat membuka pelaksanaan “The 1st International Conference: Geo Tourism Destination Toba Caldera UNESCO Global Geopark 2025” di Hotel Khas Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (8/7).
Menurutnya, status geopark bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga sebagai peluang untuk membuka ruang pembelajaran dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Terlebih, Indonesia berada di kawasan Cincin Api ( ring of fire ) Pasifik yang aktif.
Dia menambahkan, Danau Toba merupakan salah satu lanskap alam paling ikonik di Indonesia yang lahir dari letusan vulkano-tektonik besar sekitar 7.400 tahun yang lalu dan menciptakan kaldera raksasa dengan luas lebih dari 7.000 kilometer persegi. Kawasan Danau Toba juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati endemik serta tradisi dan budaya Batak yang kaya dan terus hidup di sekitarnya.
Fakta itu, tegas Menteri Pariwisata, menjadi contoh sempurna tentang bagaimana visi geopark hidup yakni menghubungkan ilmu pengetahuan, warisan budaya, dan kemanusiaan. Dengan nilai strategis tersebut, Danau Toba yang sebelumnya menyandang status Destinasi Super Prioritas (DSP) saat ini masuk pula dalam prioritas percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
UNESCO telah memberikan panduan melalui tiga pilar utama geopark global yang mencakup perlindungan warisan geologi, edukasi masyarakat, dan pengembangan berkelanjutan.
Menteri Widiyanti mendorong agar pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghadirkan papan informasi yang menjelaskan mengenai geosite-geosite yang ada di sekitar Danau Toba. Sehingga nantinya turis yang datang bisa mengerti tentang geosite yang ada dan memperoleh ilmu mengenai terjadinya kawah dan jenis bebatuan di sekitaran Danau Toba.
Sebagai informasi, rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada awal September 2023 lalu memberikan kartu kuning ( yellow card ) untuk Geopark Kaldera Toba dan beberapa geopark dunia lainnya. Kartu kuning ini merupakan peringatan keras dari UNESCO untuk pengelolaan kawasan Geopark Danau Toba.
Empat rekomendasi perbaikan yang disampaikan UNESCO meliputi, pertama badan pengelola harus meningkatkan kegiatan edukasi berbasis riset. Kedua, harus dilakukan revitalisasi dan optimalisasi badan pengelola. Ketiga, harus dilaksanakan pembelajaran manajemen agar badan pengelola memahami dan melaksanakan prinsip UNESCO Global Geopark (UGGp). Keempat, harus ada perbaikan visibilitas, yakni pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.
Tanggungjawab Bersama
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Raja Malem Tarigan mengatakan perhatian UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba merupakan peringatan bahwa pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba harus senantiasa menjaga keharmonisan dengan alam, budaya, dan ilmu pengetahuan.
Menurutnya, sebagai situs geologis yang unik di Sumatera Utara, Indonesia, Geopark Kaldera Toba menawarkan potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, sekaligus memberikan tantangan dalam upaya pelestarian lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama yang kompak dari berbagai pihak baik pemerintah dan swasta dalam meningkatkan optimalisasi pengelolaan kawasan Danau Toba.
“Status Geopark Kaldera Toba diakui secara global dan ini membawa manfaat besar bagi pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba,” ungkap pria yang juga Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) tersebut.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Pariwisata, Rita N. Roosly mendukung penuh upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan langkah konkrit dalam membenahi pengelolaan Geopark Kaldera Toba agar dapat “merebut” kembali green card UNESCO.
“Geopark Danau Toba memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga harus dikelola dengan hati-hati dan sesuai standar internasional. Potensi wisata itu perlu terus dioptimalisasi, termasuk dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota di sekitar Danau Toba,” ungkap praktisi pariwisata yang juga Managing Director Indonesia Tourism and Property Institute (ITPI) itu.
Dia berkeyakinan dengan pendampingan dari Kementerian Pariwisata yang didukung pemerintah daerah, geopark kebanggaan Indonesia ini akan mampu memenuhi kembali persyaratan UNESCO. “Mari kita kawal terus warisan geologi dunia ini agar berkelanjutan hingga generasi mendatang,” ajak Rita. (Rinaldi)
