Pengembang dituntut tetap berhati-hati, karena tetap ada tantangan berupa ketidakpastian ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.
Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) dan penurunan suku bunga acuan bank sentral untuk yang keempat kalinya diperkirakan bakal memacu pertumbuhan permintaan properti khususnya residensial di semester II-2025. PPN DTP diharapkan memberikan dampak positif terhadap penjualan pengembang terutama yang memiliki unit siap huni ( ready stock ).
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto mengaku optimis sektor properti akan membaik dan tumbuh di semester II-2025. Khusus untuk segmen rumah tapak (landed house) segmen menengah ke atas, pasar ditopang berlanjutnya insentif fiskal PPN DTP yang masih diberikan penuh 100% sampai akhir tahun 2025.
“PPN DTP tetap gratis sampai akhir tahun 2025, itu membawa optimisme bagi pasar residensial, baik hunian tapak maupun hunian vertikal. Bahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya sudah terbit, sehingga empat bulan ke depan harus betul-betul dioptimalkan agar mendorong penjualan,” ungkap CEO Buana Kassiti Group itu.
Sementara untuk rumah menengah bawah terutama rumah subsidi, Joko Suranto menyebutkan keputusan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menambah kuota KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit cukup mendukung penjualan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tambahan kuota FLPP memacu optimisme pengembang rumah subsidi. Kebijakan ini memberi kepastian tidak hanya bagi pengembang, tetapi juga untuk MBR karena tetap bisa akad KPR,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya juga meyakini prospek industri properti masih cerah dan bertumbuh di tahun ini, asalkan tetap dibantu berbagai kebijakan yang mengakselerasi penjualan properti.
Kebijakan yang dimaksud seperti kestabilan harga bahan bakar minyak (BBM), pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru, serta perpanjangan insentif yang mendorong daya beli masyarakat semisal PPN DTP atau gratis BPHTB. Menurut Bambang, pemberian insentif PPN DTP terbukti mendorong penjualan rumah, apartemen, dan unit komersial non-subsidi.
“Kalau memungkinkan bisa diperluas pasarnya dari properti ready stock ke properti inden, tentu dengan batasan-batasan yang aman bagi konsumen,” ungkapnya.
Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk, Hermawan Wijaya juga merespons pemangkasan kembali suku bunga acuan BI menjadi 5%. Dia menilai langkah tersebut menjadi prospek positif bagi bisnis properti terutama residensial.
“Penurunan kembali BI Rate membuka ruang bagi sektor properti untuk memperoleh pembiayaan yang lebih kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan minat beli masyarakat terhadap produk-produk properti primer, terutama di segmen hunian,” ungkapnya.
Di paruh pertama 2025, PT Bumi Serpong Damai Tbk membukukan prapenjualan sebesar Rp5,08 triliun. Capaian itu setara dengan 51% dari target prapenjualan tahunan perseroan sebesar Rp10 triliun.
Tantangan Daya Beli
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat mengatakan meski perpanjangan PPN DTP memberi harapan karena sekitar 57% pembelian rumah di segmen menengah memanfaatkan insentif ini, namun diakui pelemahan daya beli masyarakat menjadi tantangan terbesar subsektor hunian di semester II-2025.
Oleh karena itu, pengembang diminta tetap berhati-hati untuk memilih segmen mana yang prospektif, begitu pula dengan investor properti.
“Segmen pasar mana yang potensial? Kalau kita lihat backlog rumah terbesar kan ada di segmen menengah, tapi kelas ini paling terdampak pelemahan daya beli. Sedangkan segmen high end meski pasarnya hanya 5%, tetapi masih cukup bergerak,” jelas Sari, demikian dia akrab disapa.
Menurutnya, dengan adanya perpanjangan PPN DTP dia memproyeksi pasar hunian dengan harga di rentang Rp1 miliar hingga Rp2 miliar adalah yang paling potensial di semester II-2025. Selain itu hunian segmen middle-up, meskipun dengan pasar yang terbatas.
Guru Besar bidang Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan mengungkapkan penurunan daya beli masyarakat masih terlihat nyata. Hal itu dapat dilihat dari melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor perdagangan dan jasa juga turut terdampak, mengingat masyarakat membatasi pengeluaran belanja.
“Puncaknya, banyak pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan produksi sektor manufaktur. Situasi ini memengaruhi pendapatan rumah tangga dan daya beli masyarakat semakin berkurang,” ungkapnya.
Ekonom tersebut mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat.
Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memperluas penerima manfaat dari program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, dengan menambah jumlah keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan hibah kepada UMKM untuk membantu usaha yang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi semisal KUR.
Untuk sektor industri, pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri manufaktur agar tidak semakin tertekan, seperti potongan pajak atau kemudahan ekspor untuk industri yang memiliki kandungan lokal tinggi. Begitu pun untuk sektor perdagangan dan jasa dengan memberikan diskon pajak.
Pelemahan daya beli kelompok menengah dampaknya meluas ke berbagai sektor sehingga memperlambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. (Teti/Rinaldi)
