Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai berdampak nyata terhadap kinerja industri perhotelan, khususnya di Jakarta dan Bali. Riset yang dilakukan Colliers Indonesia menyebutkan hotel-hotel yang selama ini sangat bergantung dari belanja pemerintah menjadi yang paling terpuruk.
Colliers Indonesia mengungkapkan di kuartal I-2025 performa bisnis hotel di Jakarta bergerak cukup lambat. Penurunan daya beli masyarakat terlebih dampak efisiensi anggaran yang membatasi perjalanan dinas dan aktivitas pertemuan turut menekan pasar usaha penginapan tersebut.
“Performa sedikit baik di bulan Februari karena banyak yang mengadakan event sebelum puasa. Namun performa terus menurun, apalagi banyaknya libur nasional di kuartal I-2025 serta bulan suci Ramadan yang tepat jatuh sebulan penuh di bulan Maret,” kata Head Research Department Colliers Indonesia, Ferry Salanto dalam paparan risetnya.
Kinerja perhotelan di Jakarta di kuartal II-2025 diperkirakan masih cenderung berat. Beberapa penyebabnya antara lain belum terlihat adanya relaksasi dari pemerintah, banyak libur nasional di bulan Mei dan Juni, serta kondisi perekonomian dunia yang belum menentu. Situasi itu, kata Ferry, akan memaksa pelaku bisnis dan masyarakat semakin berhati-hati dalam membuat keputusan untuk berlibur atau melakukan business trip .
Selain itu, hotelier juga penting mulai menyeimbangkan target pasarnya. Jika kondisi tingkat keterisian kamar dan ruang pertemuan untuk MICE ( meeting, incentive, convention, exhibition ) belum membaik di kuartal II dan III tahun ini, maka menjadi sangat challenging bagi hotelier .
“Di 2025, pasokan baru masih didominasi hotel bintang 4. Sedangkan market goverment masih menjadi incaran hotel di Jakarta,” paparnya.
Ferry menambahkan, tidak semua hotel di Jakarta mengalami tekanan yang sama. Hotel yang berlokasi di dekat bandara atau kawasan industri cenderung lebih tahan terhadap tekanan pasar, karena tidak bergantung pada segmen pemerintah.
Serupa dengan di Jakarta, efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak cukup signifikan terhadap hotel-hotel di Bali, khususnya bagi hotel yang mempunyai dan mengandalkan porsi terbesar di pasar pemerintah.
“Hotel-hotel yang sebelumnya mulai pulih pascapandemi kini kembali tertahan akibat minimnya belanja pemerintah,” ungkap Ferry Salanto.
Di Maret 2025, ungkap data Colliers Indonesia, pasar wisatawan domestik turun dratis karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Namun performa meningkat saat libur Idul Fitri yang juga bertepatan dengan liburan sekolah.
“Orang cenderung menunda berlibur, karena daya beli menurun dan kondisi ekonomi dunia yang tidak menentu. Kami proyeksi potensi penurunan pasar domestik masih akan terjadi, terlebih tiket pesawat domestik masih lebih mahal daripada ke luar negeri,” katanya.
Pasokan di Bali masih didominasi hotel bintang 5 di 2025. Hotelier masih cukup yakin dengan pasar leisure – overseas di Bali. Situasi lain, kompetisi sektor perhotelan di Bali tidak hanya terjadi dengan sesama hotel & villa, tetapi juga dengan villa/rumah yang dijadikan penginapan tidak resmi .
Colliers Indonesia menyebutkan, dibandingkan dengan kondisi pariwisata di negara-negara Asia Pasifik lainnya, saat ini kompetisi Indonesia tidak lagi hanya Thailand, tetapi juga dengan Vietnam. Pasalnya, jumlah kedatangan wisatawan asing ke Vietnam terus bertumbuh dan mencapai 17,58 juta di 2024, lebih tinggi dibanding Indonesia sebanyak 13,90 juta orang.
“Mayoritas wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dan Vietnam berasal dari Australia, disusul China dan Korea,” sebut laporan riset Colliers Indonesia.
Dukungan Pemerintah
Menanggapi situasi bisnis perhotelan yang terdampak efisiensi anggaran pemerintah yang diberlakukan sejak awal tahun ini, Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) bidang Perhotelan dan Perkantoran, Wahyu Sulistio mengatakan tanpa ada dukungan dari pemerintah untuk kembali berkegiatan di hotel, maka okupansi hotel akan tetap di level 40%. Angka tersebut tidak hanya berdampak negatif terhadap bisnis perhotelan saja, tetapi memiliki dampak berantai ( multiplier effect ) terhadap sektor lain karena industri perhotelan bersifat padat karya dengan supplier mayoritas didominasi UMKM.
“Pemerintah perlu meredam dampak lanjutan di sektor perhotelan ini dengan menawarkan insentif diantaranya relaksasi pajak atau intervensi finansial. Jika tidak ada dukungan nyata, maka krisis ini akan berkepanjangan dan daya tahan pengelola hotel itu berbeda-beda,” ujarnya.
Dia mengakui, efisiensi anggaran baik untuk perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan pemerintah terasa di semua segmen hotel, terutama di daerah. Meski secara margin kegiatan pemerintah tidak terlalu besar, tetapi dengan frekuensi rutin sangat membantu keterisian kamar hotel dan ruang pertemuan atau rapat.
“Kalau ini dilarang (dibatasi) sehingga kami juga tidak tahu dari sumber mana lagi untuk mengisi hotel. Dari pasar swasta juga kondisi dunia usaha saat ini tidak baik-baik saja, karena manufaktur dan ekspor-impor mengalami perlambatan. Jadi memang kondisi sekarang sangat mengkhawatirkan,” tegas Wahyu.
Sementara untuk di Bali, dikatakan masih ada blessing in disguise dengan pelemahan rupiah. Dengan catatan wisatawan asing masih ada keinginan traveling, namun apabila negara-negara lain juga menahan belanja, maka sektor perhotelan Bali juga akan ikut terpukul.
Direktur PT Metropolitan Land Tbk itu menyebutkan, pengusaha hotel terus melakukan upaya dalam mencari sumber pendapatan lain untuk mengerek okupansi. Dia berharap kebijakan efisiensi dapat diperlonggar, sehingga instansi pemerintah dapat Kembali aktif melakukan pelatihan dan rapat agar kembali ada perputaran uang dan menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Wahyu.
Dengan kondisi ekonomi global saat ini dan jika tidak ada intervensi dari pemerintah, maka DPP REI memprediksi sektor perhotelan hanya dapat bertahan hingga akhir semester I-2025, meski dia mengakui sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan.
“Kalau tidak segera ada relaksasi aturan atau pajak, maka bisa saja sektor perhotelan kembali seperti situasi saat pandemi Covid-19. Okupansi kamar yang terus anjlok sudah memperlihatkan trennya,” pungkas Wahyu.
Saat ini REI terus berusaha melakukan advokasi bersama dengan asosiasi lain untuk bisa mendapatkan kelonggaran dari pemerintah untuk memperkuat sektor perhotelan.
Syarifah Syaukat, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia juga sepakat bahwa sektor perhotelan tahun ini akan mengalami dinamika tantangan yang berat akibat dari efisiensi anggaran pemerintah.
“Secara jangka pendek bahwa pengetatan anggaran ini akan berpengaruh. Namun untuk jangka panjang sektor perhotelan dapat menyusun strategi dengan memperluas jangkauan segmen dan pasar misalnya ke area regional dan global,” ungkapnya. (Rinaldi/Teti)
