Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto turut berimbas kepada penjualan rumah di Provinsi Banten. Selain faktor daya beli masyarakat yang melemah, penurunan kualitas konsumen yang mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi juga menjadi kendala.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (REI) Banten, Roni H. Adali mengatakan di kuartal I-2025 banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi pengembang di Bumi Jawara tersebut. Selain daya beli masyarakat yang anjlok
akibat dampak inflasi dan minimnya perputaran uang pasca efisiensi anggaran pemerintah, kualitas calon pembeli rumah juga turun karena banyak yang ditolak Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saat ini di Banten mengalami penurunan penjualan rumah sekitar 35%-40% baik rumah subsidi maupun rumah komersial. Penyebabnya banyak faktor, dari daya beli hingga kualitas konsumen yang ingin membeli dan mengajukan KPR semakin menurun akibat terkendala riwayat kredit yang tidak lancar di SLIK OJK atau dulu BI Checking,” jelas Roni usai acara halal bihalal DPD REI Banten di Serpong, Kamis (17/4).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian semua pihak termasuk pengembang, asosiasi pengembang dan pemerintah. Kalau tidak segera dicarikan jalan keluarnya, Roni mengaku khawatir rencana penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 420.000 unit akan menjadi kurang optimal karena penyerapannya berpotensi rendah akibat banyak calon pembeli yang ditolak KPR-nya. Oleh karena itu, REI Banten mendorong OJK segera melakukan relaksasi aturan SLIK.
Di tahun-tahun sebelumnya, realisasi rumah bersubsidi lewat skema KPR FLPP di Provinsi Banten mencapai 16.000 – 17.000 unit setiap tahunnya. Dimana realisasi dari anggota REI Banten mencapai lebih dari 50%-nya. Tahun 2024, kata Roni, REI Banten berkontribusi sebanyak 7.000 unit rumah subsidi di Banten, dan tahun ini ditargetkan sebanyak 10.000 unit.
“Kalau melihat capaian tahun lalu, maka target ini sangat realistis. Apalagi kalau kuota FLPP benar ditambah dan kualitas calon pembeli diperkuat dengan relaksasi aturan SLIK oleh OJK. Kami sudah minta agar anggota REI Banten gaspol terus membangun,” ujarnya.
Tingkatkan Skill
Di tengah kondisi pasar yang sedang tidak baik-baik saja, DPD REI Banten mendorong seluruh anggotanya untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengembang melalui peningkatan mindset, skill dan networking .
“Ayo kita kuatkan sinergi, soliditas, serta skill untuk menghadapi tantangan ke depan termasuk penurunan penjualan properti saat ini,” tegas Roni.
Wakil Ketua Umum DPP REI, Ikang Fawzi mendukung penguatan kerjasama dan kolaborasi antar anggota REI Banten dan antar pemangku kepentingan di sektor perumahan terutama pemerintah dan perbankan.
“REI itu memiliki anggota sebanyak 6.000 pengembang di seluruh Indonesia. Itu kekuatan dan jejaring yang besar bagi merealisasikan Program 3 Juta Rumah, tentunya dengan dukungan pemerintah,” ungkapnya.
Staf Ahli Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Budi Permana menyampaikan kuota FLPP harus menjadi perhatian utama pengembang yang fokus pada perumahan subsidi. Di 2025, peluang penambahan alokasi kuota FLPP sangat besar dari 220.000 unit yang sudah berjalan diharapkan bisa ditambah.
“Kementerian memberikan catatan kepada pengembang perumahan agar memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau dengan kualitas yang bagus,” pintanya. (Rinaldi)
