Pemerintah Indonesia membuka pintu yang lebar untuk masuknya investasi dari sejumlah negara di proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Nantinya, megaproyek ini akan ditawarkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan GSW akan dilakukan dengan pendekatan terintegrasi. Tidak semua wilayah memerlukan tanggul laut, karena sebagian dapat ditangani melalui penguatan tanggul pantai maupun solusi alami seperti penanaman mangrove .
“Tadi kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kami sampaikan bahwa langkah yang akan dilakukan bersifat terintegrasi, yakni kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, serta solusi alamiah dengan hutan mangrove ,” jelas AHY yang didampingi Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Didit Herdiawan Ashaf di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9).
Menko AHY mengatakan, proyek proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman penurunan muka tanah ( land subsidence ) dan banjir rob sekaligus menjaga keberlangsungan kawasan industri strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sepanjang Pantura Jawa.
Dia menilai pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa sebagai langkah penting, karena menjadi eksekutor yang fokus dalam mengembangkan master plan kewilayahan, sekaligus mengeksekusi pembangunan secara cepat.
Mengingat proyek ini mencakup lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, maka kolaborasi lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama. Dimana nantinya Badan Otorita Pantura Jawa menjadi kepanjangan tangan eksekutif secara operasional, termasuk untuk berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Berkaitan dengan pembiayaan proyek GWS, Menko AHY menyatakan berbagai skema tengah difinalisasi. Namun diakui pembangunan GSW membutuhkan dukungan investasi yang cukup besar, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Kita tidak bisa bersandar pada fiskal yang kita miliki, tentunya kita mengundang investasi sebanyak-banyaknya dari luar negeri,”jelasnya.
Diantaranya, Menko AHY menyampaikan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok. Dalam pertemuan singkat dengan Presiden Xi Jinping, salah satu agenda utama yang dibahas adalah kerja sama pembangunan infrastruktur strategis, termasuk di antaranya proyek Giant Sea Wall dan pengembangan kereta cepat.
“Untuk itu, saya akan memastikan pengawalan terhadap dua proyek besar ini,” papar AHY.
Meski sudah ada dukungan dari Tiongkok, dia menegaskan peluang investasi proyek infrastruktur tidak hanya menggandeng China saja, tetapi juga dengan berbagai negara lain. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dan menawarkan proyek-proyek infrastruktur kepada negara-negara lain.
“Tidak hanya dengan China, tetapi juga dengan berbagai negara lain, termasuk investasi untuk proyek besar seperti Giant Sea Wall,” sebutnya.
Sayangnya AHY belum dapat merinci target investasi yang dibutuhkan untuk proyek GSW, termasuk negara-negara mana saja yang sudah menyatakan minatnya.
Ditegaskan, Pemerintah Indonesia segera menyiapkan rancangan awal atau blueprint pembangunan tanggul laut dengan kombinasi rancangan dari dalam negeri dan masukan dari negara-negara yang telah berpengalaman membangun tanggul laut.
Proyek PSN
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, proyek Giant Sea Wall pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim.
“Diharapkan bisa menyelamatkan masyarakat di pesisir dari perubahan iklim,” ujarnya usai diskusi bersama Kadin Indonesia di Jakarta.
Menurutnya, sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra seperti China, Korea Selatan, Jepang, serta negara-negara Eropa. Pembiayaan proyek difokuskan pada skema KPBU.
Pembangunan GSW sepanjang 700 kilometer, ungkap Menko Airlangga, akan dimulai dari utara Semarang dan selanjutnya sampai ke Cirebon. Pembangunan tanggul laut di Semarang direncanakan akan terintegrasi dengan tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 kilometer.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mempercepat pembangunan tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung. Progres fisiknya keseluruhan sudah mencapai sekitar 50%.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Laksamana Madya (Purn) Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Pelantikan Kepala dan Wakil Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini berdasarkan Keppres No. 76P tahun 2025. Salah satu tugas yang diberikan kepada otoritas ini adalah memulai program pembangunan Giant Sea Wall. (Rinaldi)
