Realestat Indonesia (REI) tetap menjadi asosiasi pengembang perumahan dengan kontributor paling besar dalam mendukung penyaluran KPR Sejahtera FLPP. Di tahun 2025, REI berhasil menjadi asosiasi pengembang perumahan tertinggi dalam pembangunan rumah, dan yang terbaik untuk tingkat keterhunian.
Selain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan 43 Bank Penyalur untuk penyaluran KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026 di Kantor BP Tapera pada 23 Desember 2025, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) juga menjalin sinergi dengan 20 asosiasi pengembang perumahan untuk memastikan ketersediaan pasokan rumah yang berkualitas bagi MBR.
Penandatanganan perjanjian tersebut diwakili 7 asosiasi dengan kontribusi tertinggi dalam pembangunan rumah yaitu REI, Apersi, Himperra, Apernas, Asprumnas, PI dan Appernas Jaya.
“Ruang lingkup perjanjian dengan asosiasi pengembang ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand , pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni,” ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho kepada wartawan.
“Dari sisi asosiasi pengembang, kontributor utama adalah REI, diikuti Apersi, Himperra, Apernas, Asprumnas, PI dan Appernas Jaya. Terimakasih telah berperan dalam mendukung realisasi FLPP, yang menunjukkan pula kuatnya sinergi antara pembiayaan dan ketersediaan rumah,” kata Heru.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan sejak awal program 3 juta dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, REI memang berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan perumahan termasuk rumah subsidi bagi MBR. Komitmen tersebut telah memotivasi seluruh pengembang anggota REI di daerah untuk memacu penyediaan hunian berkualitas.
“Terimakasih kepada pemerintah dan BP Tapera. Capaian ini akan semakin motivasi teman-teman pengembang di daerah untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas rumah subsidi yang mereka bangun. Oleh karena itu, tahun depan kami menargetkan kontribusi pembangunan rumah subsidi anggota REI bisa mencapai 50% dari total realisasi nasional,” ungkap CEO Buana Kassiti Group tersebut.
BP Tapera menargetkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2026 mencapai 285 ribu hingga 350 ribu unit rumah dengan total dana Rp37,1 triliun.
Keterhunian Rumah
Sebelumnya, BP Tapera menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi ke-3 Tahun 2025 pada 2 Desember 2025 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam pemantauan keterhunian rumah serta evaluasi kinerja penyaluran pembiayaan Tapera dan FLPP sepanjang tahun 2025.
Acara ini dihadiri perwakilan asosiasi pengembang perumahan termasuk REI. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam meningkatkan keterhunian rumah subsidi, BP Tapera memberikan piagam penghargaan kepada asosiasi pengembang perumahan dengan kinerja keterhunian terbaik sepanjang tahun 2025.
Penghargaan diberikan berdasarkan dua kategori, salah satunya berdasarkan jumlah rumah dihuni tertinggi yang diraih REI, disusul oleh Apersi dan Himperra.
BP Tapera berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh asosiasi pengembang untuk semakin meningkatkan kualitas hunian, mempercepat keterhunian, serta semakin proaktif dalam melakukan pembinaan kepada MBR sebagai penerima manfaat.
Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma mengingatkan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya proaktif dalam mendorong keterhunian rumah FLPP, memastikan seluruh rumah subsidi layak huni, memastikan akad pembiayaan hanya dilakukan pada lokasi yang aman dari bencana, serta unit rumah yang sudah selesai, siap huni, dan sesuai regulasi.
Dia juga menegaskan pentingnya pemasangan plakat/stiker KPR Subsidi yang benar dan implementasi QRC melalui aplikasi SiAkiQC sesuai ketentuan.
BP Tapera juga meminta bank penyalur untuk terus berkolaborasi dengan asosiasi pengembang perumahan dalam meningkatkan edukasi kepada MBR agar melakukan pelaporan keterhunian secara mandiri dan online minimal dua kali setahun melalui aplikasi akuHUNI.
Sebagai bagian dari prinsip continuous improvement , BP Tapera saat ini tengah mengembangkan fitur MBR Rating, yang menempatkan MBR sebagai subjek aktif dalam sistem pemantauan rumah FLPP.
“Kami menghimbau kepada bank penyalur, asosiasi pengembang perumahan, dan seluruh pihak terkait untuk terus melakukan continuous improvement dalam melayani masyarakat,” tegas Sid.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat konsistensi, komitmen, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan program pembiayaan perumahan berjalan tepat sasaran, rumah yang dibangun benar-benar dihuni, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (Rinaldi)
