Rencana relokasi ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksi akan menjadikan Jakarta lebih layak huni dengan berkurangnya kemacetan lalu lintas dan mendorong meningkatnya nilai properti di berbagai area.
Salah satunya pengosongan gedung-gedung pemerintah di lokasi strategis dapat menciptakan peluang baru untuk pengembangan ruang komersial di dalam kota.
Berdasarkan riset Colliers Indonesia, Kota Jakarta dengan infrastruktur yang berkembang pesat dan sejarah ekonomi yang kuat, tetap akan menjadi magnet investasi bagi pelaku bisnis domestik dan internasional. Sebagai kota terbesar dan pusat ekonomi nasional, Jakarta telah memainkan peran penting melalui sektor perdagangan, keuangan, industri serta informasi dan komunikasi.
Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto menyebutkan akan ada konversi dari kantor menjadi tempat tinggal. Saat ini sektor perkantoran komersial di Jakarta sedang menghadapi kelebihan pasokan dengan 2,43 juta meter persegi ruang kosong, sehingga memperketat persaingan dan menyulitkan gedung-gedung lama untuk menarik penyewa.
“Oleh karena itu, mengubah kantor lama pemerintah menjadi unit hunian tampaknya paling realistis dan strategis. Selain itu, ada juga konversi dari gedung pemerintahan menjadi perhotelan,” kata Ferry dalam paparannya.
Seiring dengan kosongnya gedung-gedung pemerintah di Jakarta, salah satu opsi adalah dengan mengubahnya menjadi hotel. Menurutnya, tidak semua gedung sesuai untuk diubah menjadi hotel. Struktur yang lebih kecil dan unik mungkin lebih cocok untuk diubah menjadi hotel butik dengan kapasitas sekitar 60 kamar. Meskipun Jakarta saat ini dikenal sebagai pusat bisnis, namun kota ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.
Mengacu pada data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, saat ini total aset gedung pemerintahan tercatat mencapai 40 gedung. Jika dirinci, luasan area kantornya mencapai 1.335.585 meter persegi. Luasan itu bahkan mencapai 55% dari ruang kantor komersil yang saat ini masih kosong seluas 2,43 juta meter persegi.
Atas dasar itu, apabila gedung milik pemerintah yang kosong akibat dampak relokasi pemindahan ibu kota negara tetap digunakan sebagai ruang kantor, maka dipastikan dapat memperburuk kondisi pasar perkantoran yang sudah kelebihan pasok ruang kantor.
“Meskipun sebenarnya gedung-gedung yang akan dikosongkan ini dapat dijadikan opsi bagi penyewa” sebut Ferry.
Dia menegaskan, apabila puluhan kantor pemerintahan itu disewakan maka hal itu bakal mengganggu pasar bisnis perkantoran yang saat ini masih cenderung lesu.
“Mengingat lokasi yang strategis, tidak diragukan bila properti tersebut merupakan aset yang berharga. Namun, mengubahnya menjadi ruang kantor komersial yang dapat disewakan akan jadi pekerjaan yang menantang, karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini,” ungkapnya.
Gandeng Swasta
Dari perspektif investasi, kata Ferry, pemerintah sebenarnya dapat membuka opsi bermitra dengan sektor swasta untuk pengelolaan aset milik pemerintah, meski ada tantangan berupa nilai buku aset yang tinggi. Hal itu sulit untuk mencapai hasil yang ideal, mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah.
Untuk itu, Colliers Indonesia mengusulkan agar ke depan kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Pemerintah perlu untuk membuka opsi untuk menjual aset tersebut ke swasta.
“Di masa lalu, model BOT (build-operate-transfer) cukup menarik karena aset properti tidak terlalu bernilai tinggi, menghasilkan pengembalian yang menarik. Namun saat ini, dengan nilai aset yang sudah relatif tinggi, maka memperpanjang periode konsesi akan membuat skema BOT menjadi layak,” ujar Ferry.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, menjelaskan saat ini pihaknya memiliki dua target utama pembangunan IKN di tahun 2025 dan 2028.
Di 2028, OIKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif termasuk kantor dan hunian pejabatnya. Sedangkan di 2025, akan berfokus pada pembangunan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, serta pertokoan, yang memungkinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke IKN.
“Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, maka langkah strategis perlu dilakukan terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur,” kata Basuki.
Hingga 13 Desember 2024, pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Tahap I telah menembus angka 96%. Progres Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I mencapai 90%, Kemenko III 92%, Kemenko II 70%, dan Kemenko IV 95%.
Kemudian progres proyek Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mencapai 96%, sedangkan Kantor Kementerian PU baru mencapai 38%. Selain itu, progres proyek Masjid Negara mencapai 40%, dan Kantor Otorita IKN (OIKN) yang dijadwalkan selesai pada Februari 2025 sudah mencapai 75%. Adapun Istana Wakil Presiden baru mencapai 24 persen. (Teti Purwanti)
