Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menghimbau agar developer anggota Realestat Indonesia (REI) mengembangkan hunian layak dengan konsep berkelanjutan atau ‘ green property ’ (properti hijau).
“Masyarakat menanti kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," ungkap Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, pada pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XIII REI Jawa Barat Tahun 2024, di Kota Bandung, Selasa, 5 November 2024.
Selain itu, desain arsitektur hunian juga wajib memenuhi standar gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, kolam-kolam retensi memadai, hunian ideal yang dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.
Bey menegaskan, Provinsi Jawa Barat (Jabar) sedang menghadapi permasalahan sampah regional yang cukup kompleks terutama di Bandung Raya. REI dapat menjadi aktor penyumbang solusi dengan membuat hunian dengan konsep yang menghadirkan sistem pengolahan sampah mandiri. Contoh paling sederhana dan murah adalah penggunaan magot, sampai ke yang lebih kompleks seperti mesin pengolah sampah menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Dengan kehadiran lebih dulu infrastruktur pengolah sampah di kompleks perumahan, diharapkan kesadaran penghuninya untuk memilih dan memilah sampah sejak dari rumah akan terbangun, terutama sampah organik dan sampah makanan. “Adanya perumahan yang sejak awal memungkinkan penghuninya disiplin memilah sampah dari rumah, kalau realestat betul-betul mengelola sampahnya sendiri,” kata Bey.
Bey menjelaskan, pihaknya berkomitmen menciptakan iklim usaha kondusif bagi sektor properti melalui kemudahan dan transparansi perizinan. Melalui kegiatan tersebut, Bey berharap REI Jawa Barat dapat merumuskan strategi konkret guna mengoptimalisasi potensi sektor properti di daerah.
Menurutnya, Pemprov Jawa Barat akan mendorong industri properti dengan menghadirkan iklim kondusif melalui kemudahan dan transparansi perizinan. Melalui Musda, Bey berharap REI Jabar dapat merumuskan strategi konkret dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi sektor properti di Jabar.
Tantangan Bisnis Properti
Musda XIII REI Jawa Barat bertema “Prospek Bisnis Properti di Era Pemerintahan Baru” mempercayakan Norman Nurdjaman menjadi Ketua DPD REI Jawa Barat masa bakti 2024-2027. Sebagai nakhoda baru, dia berjanji melakukan pembenahan organisasi REI Jawa Barat. Termasuk menata kembali hubungan dengan pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap di masa mendatang REI semakin maju dan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di bidang realestat,” katanya.
Norman Nurdjaman menjelaskan, tantangan REI termasuk di Jabar ke depan semakin berat. Apalagi kondisi deflasi yang terjadi juga sangat memberi dampak kepada bisnis realestat. “Masih banyak aturan-aturan yang perlu direvisi seperti analisis dampak lalu lintas (andalalin), lahan sawah dilindungi (LSD), dan lain-lain,” tegas Norman.
Pada masa kepemimpinannya tiga tahun mendatang, Norman berharap REI Jawa Barat akan semakin kompak. Dia menyebut, tagline -nya terkait “perubahan” harus benar-benar dapat diwujudkan demi kemajuan REI Jabar.
“Perubahan ini selain internal, tapi juga hubungan dengan seluruh stakeholder yang harus kita benahi. Sebut saja dengan BPN, Perpajakan, Kepolisian, PLN dan lain-lain. Lewat nota kesepahaman kita berharap akan tercipta kepastian usaha karena dasarnya pengusaha itu kan targetnya kepastian usaha,” tukasnya.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan REI siap mendukung dan menjadi mitra utama pemerintah dalam pelaksanaan program 3 juta rumah dengan pendekatan propertinomic. Propertinomic merupakan gagasan dalam melihat properti sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.
“Propertinomic dapat mendorong perputaran ekonomi di sektor properti,” papar Joko Suranto.
Dia optimistis program pembangunan 3 juta rumah ini bisa terealisasi dengan didukung instrumen positif yang diberikan pemerintah seperti perubahan ekosistem pembiayaan dan perubahan dari sisi perizinan. (Oki Baren)
