Provinsi Sumatera Selatan berpeluang untuk menjadi pusat investasi properti nasional. Hal itu didukung oleh potensi wilayahnya sehingga sektor properti di daerah ini dapat tumbuh pesat dan memberi manfaat jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bertekad mendukung setiap inisiatif yang bertujuan memperkuat ekosistem investasi di daerahnya.
“Kami menyadari bahwa kunci utama untuk mencapai keberhasilan ini adalah kolaborasi yang solid, terutama dengan asosiasi-asosiasi seperti REI yang memainkan peran strategis dalam mengembangkan proyek-proyek perumahan, komersial, dan ruang usaha lainnya,” papar Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, pada pembukaan Musda XII Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sumsel Tahun 2024, di Palembang, Senin, 11 November 2024.
Elen menjelaskan, melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan menumbuhkan iklim investasi yang stabil dan kondusif. Pemprov Sumsel, kata Elen, menjamin ketersediaan infrastruktur memadai, penyederhanaan regulasi, dan penyediaan layanan publik yang memadai untuk seluruh pemangku kepentingan.
“Kita memahami bahwa industri properti merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sumsel,” imbuhnya.
Elen berharap REI terus berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga meminta REI dapat merumuskan kebijakan inovatif yang memperkuat daya saing sektor properti di Sumsel. "REI memiliki peran strategis mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Kami berharap REI terus menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan solusi untuk kebutuhan hunian masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan," lanjut Elen.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi REI Sumsel adalah backlog perumahan di Sumsel yang kini mencapai 340 ribu unit hunian. Angka backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
REI Sumsel mematok target pembangunan 17 ribu unit rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2025 mendatang. Jumlahnya naik dari target tahun 2024 yakni sebesar 15 ribu unit.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sumsel, Zewwy Salim, mengatakan tingginya angka backlog karena dipicu sejumlah faktor. Salah satunya adalah banyaknya calon pembeli yang ditolak oleh bank pelaksana karena dinilai tidak layak ( non-bankable ).
Selain itu, maraknya penggunaan data pribadi secara illegal untuk aktivitas seperti pinjaman dalam jaringan ( daring ) maupun judi daring , ikut memperburuk data calon debitur saat proses pengajuan kredit perbankan.
"Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak terkendala dalam memiliki rumah," tegas Awi, sapaan karib Ketua DPD REI Sumsel yang terpilih kembali secara aklamasi dalam Musda XII REI Sumsel Tahun 2024.
Kendati demikian, Awi bertekad untuk terus meningkatkan kinerja REI Sumsel. Selama periode pertama kepengurusannya, yakni pada masa bakti 2020-2024, REI Sumsel berhasil mencetak prestasi sebagai organisasi terbaik kedua secara nasional setelah REI Jawa Barat, sekaligus menjadi yang terbaik di Sumatera dalam pembangunan perumahan khusus MBR. "Prestasi ini akan kami pertahankan, bahkan kami berupaya untuk mencetak sejarah baru," katanya.
Tantangan Properti
Musda kali ini mengusung tema: ‘Kiprah REI dalam Mewujudkan Pembangunan Perumahan di Sumsel’. Tema ini relevan dalam konteks menyikapi peluang dan tantangan yang dihadapi sektor properti.
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi berharap melalui Musda ini, REI dapat merumuskan kebijakan-kebijakan inovatif, memperkuat daya saing serta memberikan kontribusi nyata dalam membangun Sumsel yang lebih maju dan berkelanjutan.
Sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan dan permukiman, termasuk area perkotaan, perkantoran, pertokoan, resor, serta jasa-jasa realestat lainnya, REI berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
“Musda merupakan momen penting bagi semua pihak untuk bersama-sama membahas dan memperkuat langkah dalam membangun sektor properti di Sumatera Selatan yang lebih maju dan aman bagi para pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Elen.
Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan dengan adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa optimisme bahwa industri perumahan akan bertumbuh di masa mendatang.
Hadirnya kementerian yang secara spesifik mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.
“Kami optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan,” jelasnya. (Oki Baren)
