Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang berlaku mulai12 September 2025. Sesuai KMK itu, pemerintah menempatkan uang negara sebesar Rp200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kelima bank umum tersebut yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN memproyeksikan tambahan likuiditas Rp25 triliun dari pemerintah tersebut akan terserap habis pada akhir 2025, seiring dengan terjaganya permintaan kredit di sektor perumahan. Perseroan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengoptimalkan penyerapan dana tersebut sebagai kredit ke sektor riil sehingga dapat menggairahkan perekonomian. Dana tersebut dapat digunakan selama jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan langkah pemerintah untuk membantu perbankan dengan tambahan likuiditas cukup mengatasi kondisi persaingan yang ketat di antara bank-bank dalam memperoleh pendanaan, terutama yang berbiaya murah dalam beberapa waktu terakhir. Dengan adanya dana segar tambahan, maka persaingan berpindah ke upaya bank dalam menyalurkannya menjadi kredit.
“Langkah pemerintah ini telah memindahkan persaingan di likuiditas menjadi persaingan di kredit, karena dengan adanya tambahan dana Rp25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN setidaknya dalam waktu 6 bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap,” kata Nixon di Bandung, baru-baru ini.
Perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan rerata penyaluran kredit per bulannya di bank tersebut. BTN mencatatkan penyaluran tersebut mencapai sekitar Rp6-7 triliun baik untuk melayani ekosistem perumahan yang cakupannya luas, maupun kredit non-perumahan yang saat ini juga menjadi salah satu motor realisasi pembiayaan di BTN.
“Realisasi kredit kami rata-rata saja sekitar Rp6-7 triliun per bulan, jadi kalau akhir tahun Rp25 triliun itu sudah nutup. Itu juga sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) kami,” ujar Direktur Finance and Strategy BTN, Nofry Rony Poetra.
Nixon menjelaskan bahwa injeksi likuiditas tersebut serupa dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19 yakni ketika sejumlah dana pemerintah ditempatkan di bank-bank milik negara untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Saat itu, BTN mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk disalurkan sebagai kredit. Hasilnya, kata Nixon, ekonomi saat itu berangsur-angsur pulih dan bank-bank dapat mengembalikan dana tersebut ke negara setelah dua tahun.
Untuk konteks saat ini, dia menilai tambahan likuiditas Rp25 triliun sangat membantu BTN untuk mempercepat realisasi atas pipeline kredit yang belum diakadkan.
“ Demand -nya justru sangat ada di BTN, pipeline (kredit) di kami sebenarnya Rp30 triliun lebih. Dengan adanya tambahan likuiditas ini, maka masalahnya selesai dan yang sudah ada di pipeline jadinya cepat diberi keputusan agar tidak pindah ke bank lain,” jelasnya.
Sektor Prioritas
Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk yang mendapatkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun dari total Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank plat merah, akan menggunakan likuiditas tambahan itu untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, M. Rizaldi menyebutkan penempatan dana pemerintah ini memperkuat likuiditas serta kapasitas pembiayaan Bank Mandiri untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pemerintah, terutama UMKM dan sektor produktif.
Menurutnya, pembiayaan akan difokuskan pada sektor yang berkontribusi pada peningkatan daya saing ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kebijakan ini sejalan dengan komitmen kami untuk mengakselerasi fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” sebutnya.
Berbasis dana murah dan permodalan yang solid diharapkan profitabilitas Bank Mandiri memiliki ruang untuk menyerap volatilitas pasar, sekaligus memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pricing dan alokasi portofolio sesuai dinamika kebijakan fiskal dan risk appetite yang terjaga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit yang cukup besar ke depan. Hal itu karena per Agustus 2025 pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat masing-masing sebesar 7,56% dan 8,51%, sementara LDR tercatat menjadi 86,3%.
“Kalau mengacu pada aspek perkembangan alat likuid, likuiditas perbankan masih relatif terjaga,” sebutnya.
Kredit bermasalah atau NPL juga terjaga, yang tercermin dari Alat Rasio Likuid terhadap DPK (AL/DPK) dan Alat Rasio Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) yang memadai.
Terlebih pasca penambahan likuiditas dari pemerintah kepada bank-bank BUMN sebesar Rp200 triliun yang menyebabkan likuiditas perbankan meningkat dengan AL/DPK yang meningkat dari 22,53% pada 4 September 2025 menjadi sebesar 24,20%. Sementara AL/NCD juga meningkat dari 99,81% pada 4 September 2025 menjadi 107,10%.
Kredit korporasi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit secara agregat , dengan pertumbuhan sebesar 9,59% ( year on year ), atau mendominasi 52,80% dari total kredit perbankan.
Selanjutnya, kredit UMKM tumbuh sebesar 81,82% ( year on year ) dengan porsi dibandingkan total kredit masih di bawah sekitar 20% sejak awal 2025. (Rinaldi)
