Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengaungkan kembali program pembangunan apartemen terjangkau atau rumah susun (rusun) subsidi bagi masyarakat yang sempat mandeg . Saat ini regulasi terkait program rusun subsidi kabarnya sedang disusun.
Pembangunan satu juta unit hunian vertikal di perkotaan merupakan salah satu amanah yang ditugaskan RI-1 melalui Program 3 Juta Rumah. Program ini fokus pada vertikalisasi (apartemen/rusun) di kota besar dengan insentif bebas PPN 100%, gratis BPHTB dan PBG, serta perizinan yang dipercepat. Hunian jangkung terjangkau ini dibangun di pusat kota dan kawasan padat, terutama Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Terobosan perdana dilakukan pemerintah melalui kerja sama dengan PT Al Qilaa International Indonesia, bagian dari Al Qilaa Global Group asal Qatar, yang resmi meluncurkan penjualan perdana hunian vertikal terjangkau di kawasan Kampung Bandan, Jakarta Utara. Dua tipe unit yang dipasarkan seluas 25 m² dan 36 m², masing-masing bertipe 1 dan 2 kamar tidur, dengan harga mulai dari Rp360 juta.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Peluncuran hunian vertikal di Kampung Bandan ini menjadi langkah nyata menuju tercapainya visi tersebut,” kata Hashim.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebutkan dengan dukungan investasi global dan kolaborasi nasional, pemerintah tidak hanya menyediakan perumahan, tetapi juga membangun komunitas inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
“Prakarsa ini mencerminkan tekad pemerintah untuk memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” jelasnya.
Kolaborasi antara Al Qilaa, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Danantara juga menunjukkan bagaimana investasi global dan institusi nasional dapat bergandengan tangan untuk mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Hunian vertikal ini akan menghadirkan smart towers , yang mengintegrasikan konsep hunian modern dengan fasilitas pendukung seperti sekolah, taman bermain, masjid, ruang komunal, serta sistem hunian pintar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyebutkan pihaknya mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah, investor global, dan para mitra strategis dalam pengembangan hunian vertikal Kampung Bandan.
“Inisiatif ini sejalan dengan komitmen BTN sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, khususnya di kawasan perkotaan,” tegasnya pada acara sosialisasi dan peluncuran apartemen terjangkau di Kampung Bandan, 15 Januari lalu.
Kontraktor proyek ini adalah Konsorsium China Communications Construction Company (CCCC) dan PT Risjadson Land dengan Epic Property sebagai marketing agency . Peluncuran ini menandai langkah awal dari komitmen PT Al Qilaa International Indonesia untuk menghadirkan hunian berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
Tahap Land Clearing
Selain itu, Kementerian PKP juga telah memulai tahapan land clearing pembangunan rusun bersubsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Proyek ini menjadi solusi atas keterbatasan lahan hunian di kawasan industri dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan Meikarta telah clean and clear secara hukum setelah dilakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, dia secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya meminta kepada Bupati Bekasi agar memastikan seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tetapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Maruarar, Kamis (29/1).
Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang konsisten terhadap program perumahan. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Di kawasan ini, telah disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektar dengan lokasi pertama seluas 10 hektar yang akan dibangun 18 tower setinggi 32 lantai. Setiap tower direncanakan memiliki sekitar 2.300 unit, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit, dan secara keseluruhan ditargetkan mencapai 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam empat tahapan, dimulai dengan land clearing , dilanjutkan pemasangan tiang pancang pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.
Sebelumnya, Menteri PKP menyebutkan bahwa peraturan baru terkait rusun subsidi kini dalam tahap pembahasan intensif. Aturan ini akan berbeda dengan penerapan peraturan pembangunan rumah tapak baik dari sisi subsidi pembiayaan, tahap konstruksi hingga harga jualnya.
“Aturannya masih kita godok. Jadi gini, kita sedang susun ini (aturan rusun subsidi) bagaimana supaya bisa jalan,” tegas Menteri Ara dikutip dari detikproperti.
Dia mengajak semua pihak memberikan masukan terkait aturan rusun subsidi ini termasuk pengembang, perbankan, masyarakat, hingga aparat hukum. (Rinaldi)
