Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) sedang mengamati serius potensi ancaman lonjakan impor keramik dari China, India dan Vietnam akibat pengalihan ekspor keramik dari negara-negara tersebut ke Amerika Serikat (AS) pasca penerapan tarif timbal balik.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan mengungkapkan AS selama ini melakukan importasi keramik terbesar dari India dan China.
Selain itu, pihaknya mengamati angka impor keramik yang melonjak signifikan dari India pasca diterapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard atas keramik impor dari China. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada indikasi unfair trade dari India seperti aksi dumping dan predatory pricing karena mengalami oversupply dan overcapacity.
Selain itu, guna memastikan tarif timbal balik (resiprokal) AS tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap industri keramik di dalam negeri, Asaki berencana memperkuat pasar ekspor ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Hal itu mengingat ASEAN merupakan pasar ekspor utama yang strategis karena memiliki populasi besar, yakni sekitar 680 juta jiwa.
“Dengan populasi besar, persentase kebutuhan keramik di ASEAN mencapai 1,2 miliar meter persegi per tahun. Oleh karena itu, Asaki akan lebih agresif mengisi permintaan keramik di kawasan ini,” ujarnya.
Namun, Asaki berharap pemerintah dapat membantu mengoptimalkan suplai gas dalam kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), membuka peluang impor gas, serta mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk mendukung rencana perluasan pasar.
Asaki juga mendesak pemerintah agar membuka keran impor gas dan memberlakukan domestic market obligation gas untuk industri di dalam negeri. Seperti diketahui, akibat gangguan supply gas oleh PGN dengan memberlakukan kuota pemanfaatan volume gas HGBT 60%-70% dan harga regasifikasi gas USD 16,77/ mmbtu telah merugikan industri keramik nasional.
“Butuh atensi serius dan kehadiran pemerintah berkaitan dengan daya saing industri keramik nasional yang cenderung semakin menurun,” ujar Edy.
Program Perumahan
Asaki turut mendorong Pemerintah Prabowo agar segera menjalankan Program 3 Juta Rumah karena akan memberikan multiplier effect bagi industri penunjangnya termasuk industri bahan bangunan seperti ubin keramik, sanitary ware , genteng keramik, dan tableware keramik.
“Asaki berharap pemerintah konsisten mendorong penerapan alokasi belanja kementerian/lembaga melalui Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah,” harap Edy.
Asaki menilai program perumahan yang diusung tersebut juga akan turut berdampak positif terhadap daya saing industri keramik dalam negeri, karena akan menciptakan kebutuhan ( demand ) produk keramik yang cukup besar yakni sebanyak 110 juta meter persegi atau setara 17% dari kapasitas produksi nasional.
Program 3 Juta Rumah juga bakal membantu pihaknya dalam menjaga daya saing di tengah ketidakpastian perekonomian pada 2025 seperti kenaikan upah.
Asosiasi-asosiasi pengembang perumahan juga mendorong Program 3 Juta Rumah dapat berjalan optimal. Sejauh ini, program tersebut dinilai belum memiliki peta jalan ( roadmap ), sehingga masih jalan di tempat (stagnan).
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula kelima asosiasi pengembang perumahan ini telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.
“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah dalam menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run , sehingga kami bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya dalam diskusi media, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, pengembang swasta selama bertahun-tahun telah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR.
Menurutnya, industri properti termasuk perumahan merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8% seperti yang ditargetkan. Hal itu mengingat industri perumahan dapat “menarik” geliat di hampir 185 industri ikutannya termasuk bahan material bangunan. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah masyarakat memiliki rumah yang layak. (Rinaldi)
