Pasca-pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor industri di Bali, semenjak 2023 daya beli sudah mulai pulih. Hal itu menumbuhkan optimisme tinggi jika sektor properti di Pulau Dewata akan lebih cerah di 2025.
“Usai pandemi, terutama 2023 daya beli sudah mulai naik, 2024 kemarin juga sudah makin baik meski masih banyak yang menahan karena tahun politik, oleh karena itu tahun ini seharusnya makin menanjak apalagi kalau pemerintah tetap memberlakukan PPNDTP," ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Bali, Anak Agung Ngurah Made Setiawan yang dihubungi, baru-baru ini.
Pengusaha yang kerap disapa Ajik Setiawan tersebut menambahkan, permintaan properti di Bali pada 2024 sangat baik, bukan hanya untuk subsidi, namun juga komersial. Ajik mengatakan komersial akan sangat luar biasa, sementara rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat bergantung pada kuota pemerintah dan perizinan pemerintah terutama untuk Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang masih menjadi momok selama beberapa tahun terakhir di provinsi pulau itu.
Secara rinci, untuk perumahan subsidi dengan target hingga 1.500 unit seperti pada tahun lalu masih tersandera kekhawatiran habisnya kuota untuk konsumen. Sedangkan untuk pembangunan sangat tergantung pada PBG yang dalam pengurusan butuh waktu lama dan juga memakan biaya tinggi.
"Sejak kepemimpinan Ketua DPD REI Bali yang lama kami berusaha untuk mencari tahu apa masalah di dalam perizinan PBG, sayangnya sampai hari ini masih belum juga ditemukan titik terang. Hanya saja, kami sebagai pengusaha tentu harus optimis untuk mencapai target yang direncanakan," tegas Ajik.
DPD REI Bali optimis, rumah subsidi masih diminati oleh masyarakat Bali, terutama kalangan pekerja. Hal tersebut terlihat dari penjualan rumah subsidi 2024, dari 1.800 unit yang tersedia, sebagian besar sudah terserap oleh konsumen.
Untuk kawasan perumahan FLPP di Bali berada di sejumlah kabupaten seperti Tabanan, Buleleng, hingga Jembrana. Sedangkan untuk wilayah Denpasar, dan Badung tidak bisa lagi untuk perumahan FLPP karena harga tanah yang terlalu mahal, melampaui ketentuan atau aturan di FLPP.
Hunian Villa
Adapun untuk komersial hingga villa, menurut Ajik, pasarnya masih cukup baik. Menurutnya hunian seharga Rp400 juta hingga Rp1 miliar masih sangat diminati terutama untuk daerah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Oleh karena itu, Ajik juga menargetkan hunian komersial hingga sebanyak 1.500 unit di Bali pada 2025.
Penjualan hunian komersil hingga villa cukup laris manis di Bali sejak usai pandemi atau di kurun waktu 2023 hingga saat ini. Menurutnya, puluhan villa yang disiapkan oleh pengembang sudah habis terjual. Pembeli mayoritas masyarakat luar Bali terutama dari Jakarta seperti pengusaha hingga artis, kemudian keluarga campuran atau orang asing yang menikah dengan warga Indonesia.
Adapun kawasan favorit yang diburu oleh pembeli yakni Nusa Dua, Jimbaran, Sanur, hingga Ubud. Kisaran harga villa yang banyak laku mulai dari Rp2,2 miliar hingga Rp5 miliar, dengan luas bangunan bervariasi mulai dari 100 meter2 hingga 500 meter2.
Penjualan ini diyakini akan terus meningkat jika minat orang kaya di dunia untuk memegang golden visa meningkat. Walaupun lahan di Bali sudah terbatas, pembangunan villa masih cocok karena tidak memakan lahan yang luas, jika dibandingkan dengan bangunan lainnya.
Pengembang juga akan tetap memperhatikan kelayakan kawasan sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas pasokan. Kawasan baru yang akan menjadi lokasi favorit villa yakni Pantai Nyanyi dan Kedungu di Kabupaten Tabanan, kemudian Pecatu di Badung Selatan juga masih menjadi favorit.
"Kami berharap dengan ada Kementerian PKP akan menjadi tahun yang baik bagi properti di Bali dan nasional, selain itu pemerintah dan pemerintah daerah juga makin proaktif untuk mendukung pengembangan apalagi dengan target 3 juta rumah," harap Ajik.
Dia juga memastikan pengembang REI tidak ada yang mengganggu zona hijau di Bali dan mendukung pemerintah dalam mengatur investor asing yang masuk di Bali. (Teti Purwanti)
