Di tengah guyuran stimulus ekonomi yang cukup banyak dari pemerintah, sektor properti masih dihadapkan kepada berbagai kendala perizinan yang sangat menganggu investasi.
Realestat Indonesia (REI) mengapresiasi berbagai kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada sektor properti. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengatakan perhatian besar terhadap sektor properti sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membidik target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% hingga tahun 2029.
“Kami berterimakasih atas akomodasi pemerintah bagi sektor properti yang banyak sekali bahkan surplus. Pasar menerima itu dengan positif dari mulai program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP, penyaluran KUR Perumahan, serta penambahan kuota FLPP,” ungkapnya kepada wartawan.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga selalu mendorong sektor swasta bertumbuh diantaranya melalui keputusan menggunakan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) agar masuk ke sistem perbankan dalam bentuk penyaluran kredit, sehingga sektor usaha bergerak.
Begitu pula Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan yang sekarang sedang bergulir. Saat ini, ungkap Joko Suranto, ada sekitar 700 pengembang anggota REI yang tengah berproses untuk memperoleh KUR Perumahan dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
Namun, berbagai kendala perizinan masih saja terjadi dan menganggu iklim investasi di sektor properti.
Berdasarkan laporan dari 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI disampaikan bahwa investasi properti yang terhenti (mandeg) akibat hambatan perizinan mencapai 306 proyek, dengan total lahan 6.178 hektar serta potensi investasi senilai Rp34,5 triliun.
Permasalahan perizinan beragam dari soal OSS, Amdal, tata ruang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan lain-lain.
“Itu baru laporan dari 16 DPD saja, karena ada 21 DPD REI lagi yang masih dalam pemetaan. DPP REI telah berkoordinasi dan melaporkan secara surat tertulis mengenai hambatan perizinan ini kepada 7 instansi kementerian/lembaga negara yang terkait sektor properti,” tegas CEO Buana Kassiti Group itu.
Joko Suranto menyebutkan, jika Rp34,5 triliun dibagi 16 (DPD) maka potensi investasi yang hilang dari setiap DPD/daerah mencapai sekitar Rp2 triliun. Bahkan kalau ditambah 21 DPD lagi, maka potensial investasi yang terhenti mencapai sekitar Rp55,5 triliun. Selain itu, setiap satu proyek properti dapat mempekerjakan 100 tenaga kerja, sehingga dari 306 proyek yang terhenti karena terkendala perizinan tersebut ada potensi lapangan kerja bagi 30.600 orang tenaga kerja.
“Itu potensi besar untuk memacu dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berharap pemerintah bisa menjembatani hambatan perizinan ini, mengingat perizinan properti bersifat lintas kementerian,” jelas Ketum REI.
Penyerapan KUR dan FLPP
Dia menambahkan, penyelesaian cepat terhadap berbagai kendala perizinan properti ini juga akan berpengaruh terhadap penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun di tahun 2025. Perizinan yang baik juga akan memengaruhi realisasi penyaluran kuota FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit.
“DPP REI sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terkait kendala perizinan ini, dan beliau menyatakan siap membantu 306 proyek anggota kami yang terhambat perizinan tadi,” ungkap Joko Suranto.
Selain Menteri PKP, DPP REI juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid berkaitan masalah kendala tata ruang dan LSD. Hasilnya, disampaikan rencana dibukanya kembali perizinan LSD di 140 kota. DPP REI segera mengirimkan surat dan data lengkap kepada Menteri ATR/BPN, sekaligus masukan mengenai kebijakan LSD.
“Kendala LSD ini prinsipnya sedang berproses. Kita mendukung upaya ketahanan dan swasembada pangan yang ingin dicapai pemerintah sesuai tantangan bangsa di masa mendatang,” tegas Joko Suranto.
Meski begitu, angka backlog perumahan sebesar 9,9 juta unit, rumah tidak layak huni (rutilahu) 26 juta dan sekitar 56% penduduk akan tinggal di perkotaan pada 2035 juga patut mendapat perhatian besar dari pemerintah.
Terkait penyerapan kuota FLPP yang baru sekitar 60% per September 2025, dia mengatakan sejak awal REI sudah memperhitungkan capaian target tersebut, sehingga asosiasi pengembang ini mendorong dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan mengingat 76% dari penyerap kuota FLPP adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, rata-rata pengguna KPR FLPP ada pekerja berpenghasilan tetap (fix income), dimana peserta BPJS Ketenagakerjaan mayoritas adalah karyawan perusahaan.
Selain itu, REI sangat mendorong pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah. Dengan pembangunan 2 juta rumah tersebut, maka ada potensi pergerakan ekonomi hingga Rp160 triliun yang bisa bergerak dan masuk ke desa.
"Jumlah desa kita ada 84.000, berarti berapa tenaga kerja yang dapat terserap di desa, berapa manufaktur penunjang perumahan yang akan tumbuh di desa? Kalau setiap desa ada 2 enterpreneur di bidang penunjang usaha properti, masa ada 160.000 enterpreneur yang bergerak usahanya. Ini kan sesuatu yang memang diharap-harapkan pemerintah," jelasnya.
Lebih jauh, dengan masyarakat desa memiliki rumah yang layak unik maka mereka telah memiliki aset yang bisa dijadikan agunan ke bank untuk mendapatkan kredit usaha. Dampaknya, semakin banyak perbankan yang akan memperluas jaringannya hingga ke pelosok desa, sekaligus menghindari masyarakat pedesaan dari rentenir. (Rinaldi)
