Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Barat memperkirakan realisasi penjualan rumah di daerah tersebut di tahun 2024 hanya tercapai 50% dari target. Kondisi tersebut dikarenakan ketidakpastian kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang tahun ini sangat minim.
Sepanjang 2024, REI Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan realisasi sebanyak 2.500 unit rumah dengan rincian 90% rumah subsidi dan 10% rumah komersial(non-subsidi).
“Kemungkinan hanya 50% dari target yang akan tercapai. Pertama karena pengembang di Sulbar memang memulai pembangunan lebih lambat menunggu kepastian kuota FLPP dan nampaknya juga akan berhenti membangun karena masalah kuota FLPP” tegas Ketua DPD REI Sulbar, Minta Jaya Ginting yang dihubungi, baru-baru ini.
Ginting, demikian dia akrab disapa, menambahkan sejak akhir 2023 anggota REI Sulbar sudah mengerem pembangunan dengan alasan ketidakpastian kuota di 2024. Baru pada Februari 2024, pengembang di provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan itu mulai membangun kembali. Dia mengaku khawatir akan kehabisan kuota FLPP lebih dulu di tahun ini dibandingkan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Pasalnya, pembangunan rumah subsidi di Sulbar selalu terhenti setiap jelang akhir tahun karena kuota subsidi yang sudah habis.
“Di luar isu kuota FLPP, situasi di Sulbar sudah banyak membaik. Bahkan, animo masyarakat cukup tinggi untuk memberi properti. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah terus menggeliatkan ekonomi agar pasar properti ikut terkerek naik,” harapnya.
Ginting menjelaskan sebagai daerah yang paling muda di Sulawesi, sebenarnya banyak potensi ekonomi di Sulbar yang belum tergali, baik dari sisi sumber daya alam maupun pariwisata. Menurutnya, jika pemerintah mau proaktif dan membuka kesempatan investasi, maka perekonomian Sulbar bisa tumbuh lebih cepat, sehingga memacu daya beli masyarakat.
Sebagai contoh, dia mengaku iri terhadap Provinsi Banten yang pemerintah daerahnya memberikan tarif nol persen untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk rumah bersubsidi. Menurut Ginting, seandainya saja pemerintah daerah di Sulbar juga mau melakukan hal tersebut, maka sektor properti di Sulbar bisa berkembang lebih pesat.
“Harapan kami BHPTB untuk rumah subsidi juga dapat dibebaskan, apalagi potensi pasar properti di Sulbar cukup besar karena berdekatan dengan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara, tetapi belum digali secara optimal,” tegas Ginting
Penyediaan Lahan
Selain pembebasan BPHTB, REI Sulbar mengharapkan pemerintah bisa ikut mengintervensi upaya pengembang dalam membebaskan lahan untuk pembangunan rumah bersubsidi. Pasalnya, harga untuk rumah subsidi di daerah terus naik tidak terkendali.
Setidaknya, kata Ginting, pemerintah dapat hadir sebagai mediator agar harga lahan lebih wajar. Dengan begitu, kepastian pasokan rumah bersubsidi lebih terjamin dan angka backlog perumahan teratasi.
Untuk diketahui, 72% lahan di Sulbar adalah hutan lindung dan hanya 15% yang saat ini bisa dijadikan hunian. Terbatasnya lahan membuat harga lahan di Sulbar tidak terkendali dan pengembang kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk dibangun rumah subsidi seharga Rp173 juta.
“Harapan lain, kami mendorong ada pelabuhan kontainer di Sulbar agar bahan material dari pabrik di Surabaya bisa langung datang sehingga harga bahan bangunan di Sulbar dapat lebih stabil,” pungkas Ginting. (Teti Purwanti)
