Aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan tampaknya bak gayung bersambung. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal untuk kembali membentuk Kementerian Perumahan, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum seperti yang saat ini berlangsung.
Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyampaikan kabar baik tersebut. Menurutnya, rencana pemisahan ditujukan agar pembangunan perumahan bisa lebih fokus, terlebih pemerintahan baru nanti memiliki program besar berupa pembangunan 3 juta rumah per tahun.
“Sudah disetujui (Prabowo Subianto), kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Sementara hal ikhwal infrastruktur tetap di Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” tegas adik kandung Prabowo itu di Jakarta, Sabtu (31/8).
Bahkan, ungkapnya, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 pagu anggaran Kementerian Perumahan telah dialokasikan sebesar Rp53 triliun. Anggaran tersebut akan menjadi dana awal untuk memulai program 3 juta rumah dan diharap mampu memfasilitasi pembangunan perumahan mulai tahun 2025 mendatang. Program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan kawasan 3T, serta 1 juta rumah di kawasan perkotaan.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan. Adanya kementerian khusus diyakininya akan membantu mengejar target 3 juta rumah.
“Kehadiran Kementerian Perumahan juga dapat memfokuskan realisasi program perumahan ke depan,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (11/9).
Menteri Basuki menyebutkan, saat ini ada kesenjangan angka pemilikan rumah (backlog) perumahan yang tercatat mencapai 9,9 juta unit. Menurutnya, jika selama ini Kementerian PUPR telah mencapai 1 juta rumah, maka dengan 3 juta rumah backlog dapat lebih cepat dituntaskan.
“Sejumlah pekerjaan rumah harus dilakukan Kementerian Perumahan, salah satunya mengurangi angka backlog. Saat ini backlog masih banyak, ada sekitar 9 jutaan lagi. Dengan Kementerian Perumahan maka jadi lebih fokus,” kata Basuki.
Selain backlog, pekerjaan rumah lain yang harus diselesaikan Kementerian Perumahan adalah mengatasi banyaknya rumah subsidi yang kosong. Dengan adanya kementerian, nantinya dapat menyelesaikan soal perumahan subsidi yang kosong dan memastikan penyaluran subsidi perumahan lebih tepat sasaran.
Libatkan Warga Desa
Hashim Djojohadikusumo menyebutkan Kementerian Perumahan nantinya akan diberi tugas penting berupa pembangunan 3 juta rumah setiap tahun. Dengan rincian 2 juta rumah akan dibangun di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di perkotaan.
Dia menegaskan, untuk pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan pemerintah akan mempercayakannya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang masuk ke bidang ini,” ujarnya.
Langkah ini bertujuan mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan BUMDes di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru yang dilaporkan telah berkurang 9 juta orang.
Sementara untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan setiap tahun, pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah. Hashim mencontohkan di DKI Jakarta, program pembangunan apartemen ini akan bekerjasama dengan Perumda Pasar Jaya dan PT KAI. Dimana apartemen terjangkau akan dibangun di atas fasilitas pasar dan stasiun kereta api atau berbasis transit oriented development (TOD).
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) mengatakan rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan adalah langkah tepat untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah. REI sendiri telah berkomitmen mendorong pembentukan kembali kementerian perumahan sejak lama atau bukan ikut-ikutan setelah rencana pemisahan dengan Kementerian PUPR menguat.
“REI berada di gerbong terdepan mendorong pemisahan urusan perumahan rakyat dengan pekerjaan umum. Jejak digitalnya bisa dilacak, dan kami bersyukur sekali dengan menguatnya pembentukan kementerian khusus perumahan,” tegasnya.
Terkait dengan rencana melibatkan UMKM, koperas dan BUMDes dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, CEO Buana Kassiti Group itu mengaku sangat mendukung keterlibatan masyarakat setempat. REI sudah membuat proposal kepada pemerintah agar pengerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) dilakukan secara swadaya lokal. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, ada sebanyak 26 juta rumah yang masuk kategori RTLH.
“Kami mendorong pemberdayaan masyarakat setempat, dan REI bersedia untuk memberikan coaching dan pengawasan atas pembangunan RTLH dan rumah di pedesaaan, sehingga anggaran pembangunan rumah tetap berputar di desa itu sendiri,” pungkas Joko Suranto. (Rinaldi)
