Tingkat okupansi rata-rata gedung berlisensi hijau di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta lebih tinggi dibandingkan gedung non-hijau. Tren ini memacu persaingan baru bagi gedung perkantoran kelas premium di tengah bisnis ruang kantor yang masih melambat.
Pertumbuhan gedung perkantoran bersertifikat hijau di CBD Jakarta cukup progresif selama lima tahun terakhir, di mana mayoritas atau sekitar 88% gedung perkantoran kelas premium di kawasan pusat bisnis penting di Jakarta tersebut telah mengantongi lisensi gedung hijau. Sebagian besar gedung perkantoran baru yang masuk ke pasar pada tahun ini juga telah bersertifikat hijau.
Sementara untuk gedung perkantoran sewa di CBD, baru sekitar 37% yang telah mencapai status tersebut. Meskipun demikian, masih ada potensi pertumbuhan signifikan sebelum gedung bersertifikat hijau menjadi jenis yang dominan.
Country Head of Knight Frank Indonesia, Willson Kalip menyebutkan pergeseran preferensi occupier (penghuni/penyewa) memang terus bergerak ke arah gedung kantor bersertifikat hijau. Tren ini diperkirakan akan tetap mewarnai pertumbuhan perkantoran di Jakarta.
“Secara jangka panjang tren ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan energi dan air dalam operasional gedung perkantoran,” ujar Willson Kalip dalam paparan risetnya.
Saat ini, penyewa semakin mempertimbangkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi realestat mereka. Perusahaan multinasional terkemuka memimpin dengan net-zero roadmaps dan perjanjian sewa yang berfokus pada ESG, serta memperlakukan ESG sebagai pendorong nilai, bukan sekadar persyaratan kepatuhan.
Penelitian global Knight Frank (Y)OUR SPACE 2025 yang membentuk ulang cara kerja dan tempat kerja para penyewa global mengungkapkan bahwa ada tiga prioritas ESG utama portofolio mereka yakni mengurangi jejak karbon, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan melalui ruang yang berkelanjutan, serta memperoleh sertifikasi gedung ramah lingkungan.
Saat mempertimbangkan keputusan pembangunan di masa depan, tiga fitur keberlanjutan teratas yang memengaruhi pilihan adalah sertifikasi gedung ramah lingkungan, fasilitas pengisian daya kendaraan listrik (EV), dan sumber energi terbarukan.
Jackie Cheung, Director of ESG at Knight Frank Asia Pacific menyatakan pihaknya melihat occupier properti di berbagai negara berlomba-lomba menyertakan klausul sewa berbasis ESG saat mengambil keputusan.
Untuk pasar Jakarta, sebutnya, perkantoran premium Grade A bersertifikasi hijau berada di posisi yang sangat menguntungkan. Gedung perkantoran ini tidak hanya memenuhi kriteria keberlanjutan, tetapi juga menawarkan ketahanan operasional yang dicari occupier .
“Oleh karena itu, seiring dengan menguatnya tren ini, para pemilik gedung yang proaktif berinvestasi pada aset yang selaras dengan prinsip ESG akan menjadi yang paling siap untuk menarik dan mempertahankan occupier berkualitas tinggi,” jelasnya.
Disebutkan, sertifikasi terkait lingkungan terus mendominasi di Indonesia, dengan sertifikat GBCI Greenship tetap menjadi sertifikasi keberlanjutan paling umum untuk gedung perkantoran di CBD Jakarta (61%), dibandingkan dengan WELL dan sertifikasi lain yang berfokus pada kesehatan.
Di luar sertifikasi, pasar akan memerlukan strategi yang ditargetkan untuk mengatasi prioritas realestat tertinggi kedua para penyewa yakni meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan.
Sementara itu, penyewa aktif di pasar CBD Jakarta berasal dari berbagai sektor, termasuk pertambangan, IT, oil and gas, e-commerce , konstruksi, energi, dan industri terkait EV.
Data Knight Frank Indonesia menyebutkan, di semester I-2025 stok perkantoran di CBD Jakarta tetap sekitar 7.326.495 meter persegi. Tidak ada stok baru yang diperkirakan masuk sampai akhir tahun ini. Sedangkan tingkat okupansi menunjukkan tingkat stabil di level 77,16%.
Serapan di paruh pertama tahun 2025 tercatat sekitar 63.460 meter persegi. Harga sewa rata-rata sedikit pelemahan, turun sekitar 1%-2% secara tahunan.
Ubah Lanskap
Di Indonesia, sektor realestat komersial memang tengah mengalami transformasi penting dengan semakin mengedepankan aspek keberlanjutan. Aspek ini menjadi pendorong utama nilai aset, permintaan penyewa, dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Sertifikasi bangunan hijau kini bukan lagi pembeda eksklusif, tetapi telah menjadi standar pasar,” ungkap Christina Ng, Head of Facilities Management Colliers Indonesia.
Hal itu terlihat dari adopsi sertifikasi seperti Greenship, EDGE, LEED, dan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan keselarasan kuat antara tanggung jawab lingkungan dan kelayakan komersial.
Tercatat, hingga pertengahan 2025 ada 88% bangunan perkantoran Grade A bersertifikasi hijau di kawasan CBD Jakarta. Segmen perkantoran berkelanjutan ini terbukti menjadi penggerak utama pasar dengan tingkat adopsi tertinggi.
Christina Ng mengatakan, perubahan ini bukan sekadar kelanjutan dari pemulihan pascapandemi, melainkan mencerminkan pergeseran struktural yang lebih dalam dalam ekspektasi pasar. Korporasi multinasional dan investor institusional semakin memprioritaskan kepatuhan terhadap prinsip ESG, sementara pengembang dan pemilik gedung secara proaktif mengintegrasikan keberlanjutan dalam strategi desain dan pengelolaan aset mereka.
“Pengembang tidak lagi menunggu permintaan penyewa untuk mendorong keberlanjutan. Mereka kini justru mengambil peran utama untuk mengamankan masa depan aset mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memposisikan diri secara kompetitif di pasar yang semakin matang,” ujarnya.
Sektor keuangan juga turut mendukung, dengan masuknya sektor konstruksi dan realestat dalam Taksonomi Hijau OJK versi kedua, serta insentif seperti pengurangan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk pembiayaan hijau dan pengembangan berkelanjutan.
Dengan begitu, bangunan bersertifikasi hijau kini berhak atas pembiayaan preferensial termasuk suku bunga lebih rendah dan akses modal yang lebih mudah.
Colliers Indonesia memproyeksikan peningkatan 54% dalam jumlah sertifikasi bangunan hijau hingga akhir tahun ini, didorong oleh tekanan regulasi dan kesiapan pasar. Terdapat banyak peluang bagi pengembang untuk meningkatkan gedung Grade B dan C, memperluas upaya keberlanjutan ke sektor industri dan ritel, serta mengadopsi teknologi efisiensi energi tanpa investasi modal besar. (Rinaldi)
