Pelaku usaha properti yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Riau merasa yakin pada 2025 bisnis properti di daerah itu akan lebih baik dari 2024. Sejak tahun lalu, sudah banyak investor, konsumen, dan calon konsuen yang wait and see di tahun politik, sehingga 2025 akan menjadi tahun untuk realisasi.
“Karena sudah berhasil melewati 2024, kami di Riau memproyeksikan 2025 akan lebih dari tahun lalu,”kata Sekretaris DPD REI Riau, Ari Prama Citra saat dihubungi.
Namun, dia tidak menafikan bahwa tentu saja ada kekhawatiran pada 2025. Ari menyebutkan, pelaku usaha properti masih menunggu bagaimana regulasi rumah subsidi dan stimulus dari pemerintah pusat. Pengembang di Bumi Lancang Kuning misalnya, masih menunggu koordinasi dari pusat ke daerah tentang kemudahan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah subsidi.
“Kami sudah koordinasi, namun pemerintah daerah di sini belum bisa kasih jawaban, soal retribusi BPHTB dan PBG. Mereka juga masih bingung apakah retribusi bisa diambil atau tidak karena aturannya baru dari SKB 3 Menteri dan takut malah menimbulkan masalah lain," rinci Ari.
Oleh karena itu, REI Riau khawatir pada awal Januari akan terjadi kebingungan termasuk juga soal aturan Program 3 Juta Rumah. Ari berharap ada sosialisasi soal program ini karena di Riau juga ada beberapa konsumen yang salah kaprah dan menganggap akan dapat rumah gratis dari pemerintah.
Ari merinci ada masyarakat di Riau yang beranggapan bahwa Program 3 Juta rumah seperti BLT yang akan diberikan cuma-cuma. Apalagi selama ini, pemerintah mengatakan bahwa tanah yang digunakan adalah tanah milik negara atau tanah rampasan.
Dampaknya, Ari mengatakan pengembang REI di Riau masih akan fokus menyelesaikan bangunan yang tersisa pada 2024 dan menghabiskan stok dari kuota 2025. Menurutnya, jika kuota FLPP keluar di Januari, maka kemungkinan pada Maret kuota yang ditetapkan pemerintah sudah akan habis.
"Sudah sejak November 2024 kuota habis, jadi banyak pengembang yang awal tahun jor-joran karena harus kejar-kejaran dengan kredit konstruksi. Ini juga salah satu alasan pengembang Riau belum mengembangkan proyek baru sambil menunggu kepastian pemerintah," tegas Ari.
Tunggu Terobosan
Di sisi lain, optimisme untuk sektor properti di 2025 juga karena adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Ari, hal ini penting karena pelaku usaha merasa ada kementerian yang khusus membidangi perumahan. Sehingga ke depan tinggal dilihat apakah Kementerian ini ke depan bisa memenuhi harapan masyarakat.
"Kami di Riau sangat melihat terobosan apa yang bisa dilakukan bersama oleh Kementerian PKP bersama seluruh stakeholder di bidang perumahan," harap Ari.
REI Riau sangat berharap dengan adanya Kementerian PKP bisa berkoordinasi dan kolaborasi. Menurut Ari dengan adanya Kementerian ini, pemerintah pasti sudah melakukan mapping untuk menghadapi kendala dan bagaimana melakukan percepatan, komunikasi, dan sosialisasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Di 2025, DPD REI Riau menargetkan 12 ribu rumah subsidi dan 1.500 komersial. Target untuk subsidi masih sama dengan 2024 karena pada 2024 target tersebut juga belum bisa dicapai.
Adapun sepanjang 2024, Ari mencatat bahwa permintaan rumah subsidi membludak, hanya saja pemerintah yang kurang mempersiapkan kuota. Oleh karena itu Ari berharap pemerintah baru baik di pusat ataupun di daerah bisa mengukur setiap kebijakan dengan target yang ingin dicapai. (Teti Purwanti)
