Geliat sektor properti mulai terasa di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya di Kota Kupang dan sekitarnya. Saat ini, banyak investor dan pengembang lokal yang mulai mengembangkan lahan milik mereka yang sudah lama dibeli untuk dikembangkan sebagai hunian, rumah toko (ruko), dan pusat perbelanjaan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) NTT, Chandra Santosa mengatakan melihat perkembangan Kota Kupang yang semakin maju termasuk di daerah penyangga di sekitarnya, mendorong pengembang saat ini untuk aktif membangun perumahan, ruko, Gedung komersial hingga pusat perbelanjaan.
Dia bahkan memprediksi dalam tiga tahun ke depan, terutama di Kota Kupang, lahan dengan lokasi yang bagus akan semakin terbatas. Harga lahan di Kota Kupang dan sekitarnya juga semakin tinggi, sehingga lahan-lahan tersebut kini banyak diperuntukan untuk pengembangan properti komersial.
“Kondisi lahan yang semakin terbatas kini mendorong pengembangan mulai mengarah ke daerah-daerah penyangga sekitar Kota Kupang,” ungkap Chandra.
Di luar Kota Kupang dan sekitarnya, harga lahan di kawasan wisata seperti Labuan Bajo dan Sumba juga sudah cukup tinggi, karena banyak investor nasional bahkan dari luar negeri yang berminat berinvestasi di sana. Di beberapa lokasi, harga tanah di kedua daerah ini lebih mahal, bahkan jika dibandingkan harga lahan di Bali.
“Di NTT ini memang setiap kota belum merata, ada yang menonjol sekali ada, ada yang juga kurang,” katanya.
DPD REI NTT memprediksi prospek sektor properti di daerah itu pada tahun depan akan lebih baik termasuk untuk properti komersial dengan adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2027. Menurut Chandra, untuk generasi yang lebih tua kerap membeli hunian untuk anak-anak mereka atau menjadi warisan.
“Ditambah lagi untuk generasi muda juga mulai berani dan memiliki minat tinggi untuk membeli rumah, tidak terkecuali di segmen komersial,” jelasnya.
Ganggu Iklim Investasi
Meski memperkirakan sektor properti bakal bertumbuh di 2026, namun Chandra berharap pemerintah bisa menertibkan oknum-oknum terutama di urusan pertanahan yang menganggu iklim investasi di NTT.
“Kami mengharapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menindak oknum-oknum pejabat yang menghambat pengurusan izin usaha termasuk di bidang pertanahan karena memperlambat pertumbuhan ekonomi negara,” tegasnya.
Terlebih, katanya, saat ini NTT sedang bertumbuh ekonominya, terutama properti karena masih banyak orang yang belum memiliki rumah.
DPD REI NTT komit terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk gencar berpromosi dan mengedukasi masyarakat untuk membeli rumah. Chandra juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antara pengembang properti dan pemerintah daerah.
“Kami ingin REI NTT menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (Teti Purwanti)
