Penyerapan rumah subsidi di Indonesia terjadi peningkatan pada paruh pertama 2024, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim). Sayangnya, minat masyarakat yang tinggi itu tidak didukung kuota yang mencukupi.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Kaltim, Bagus Susetyo mengatakan hingga Juni 2024, rumah subsidi di Balikpapan dan Samarinda menjadi primadona. “Di Samarinda bahkan pengembang sampai kewalahan memenuhi permintaan pasar,” kata Bagus yang dihubungi, baru-baru ini.
Meski begitu, diakui permintaan yang signifikan ini tidak didukung kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang memadai. Selain itu, berbanding lurus dengan perizinan dari pemerintah daerah. Pasalnya, menurut Bagus, masih ada masalah yang belum tuntas seperti soal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Bagus merinci hal ini tidak dialami semua daerah kabupaten/kota di Kaltim. Ada beberapa daerah yang jauh lebih mudah, karena pemerintah daerahnya peduli. Di sisi lain, ada juga yang lepas tangan karena tidak mau ikut repot.
“Untuk infrastruktur sudah cukup baik termasuk PLN yang sudah jauh membaik usai pandemi Covid-19. Yang masih bermasalah adalah air minum. Apalagi di Samarinda dan Balikpapan dimana sumber air bakunya berasal dari air hujan,” jelasnya.
Selain rumah subsidi, kata Bagus, rumah komersial dengan harga Rp300 juta hingga Rp 1 miliar juga masih banyak dicari. Sedangkan rumah harga Rp1 miliar meski masih sepi namun juga sudah mulai ada serapannya apalagi untuk Balikapapan dan Samarinda yang sudah banyak proyek dibangun pengembang nasional.
“Kaltim selama ini dipengaruhi pengolahan minerba, manufaktur belum ada. Jadi sebagian besar diisi industri turunan yang dibutuhkan Pertamina. Dampaknya, mayoritas masyarakat daya belinya masih kurang untuk Rp300 juta ke atas. Jadi untuk yang Rp1 miliar ke atas itu pengembang nasional, sedangkan pengembang lokal lebih banyak diversifikasi produk,” rinci Bagus.
Dampak IKN
Melihat kondisi yang ada saat ini, Bagus berharap pengembang bisa kreatif dalam menghadapi dinamika yang ada, termasuk soal IKN dan juga rencana pemerintah soal target 3 juta rumah.
Bagus menjelaskan berbagai isu ini masih belum signifikan, bahkan dari kacamata pengembang untuk IKN ini pengembang siap namun masih menunggu berbagai kepastian.
Bagus memastikan bahwa membangun rumah bagi pengembang itu mudah, namun pengembang harus punya kejelasan soal status lahan, dan target pasarnya. “Tunggu saja, kalau disuruh bangun sistem seperti apa? Karena katanya tanah beli, pemasaran sendiri. Tapi pemindahan penduduk seperti apa? Bangun fisik dan kawasan itu gampang! Tapi bisa dijual tidak? Jangan sampai terlalu lama dan cost of money jadi tinggi,” tegas Bagus.
Oleh sebab itulah, saat ini pengembang Kaltim masih wait and see mengenai IKN dan memutuskan untuk tetap membangun daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda. Apalagi dengan adanya tol, dari dua daerah tersebut ke IKN juga relatif dekat.
Di sisi lain, Bagus lebih menyoroti bagaimana pemerintah harus memiliki roadmap untuk memberdayakan masyarakat dan investasi di Kaltim yang masih sangat mungkin untuk bertumbuh besar.
Menurutnya, daerah-daerah di Kalimantan sangat membutuhkan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan industri baru agar tidak tertinggal dengan daerah lain. (Teti Purwanti)
