Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap mendapat perhatian serius dari investor asing., Otorita IKN memastikan pembangunan Nusantara akan terus berlanjut. Bahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan.
Penegasan dan komitmen itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pertemuan dengan Konsorsium China-Malaysia Harbour Engineering Co. Ltd. (CHEC) – IJM. Hal ini dilakukan melalui mekanisme penjaminan bersama ( co-guarantee ) dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Kementerian Keuangan RI.
Dia menyebutkan, struktur penjaminan bersama tersebut dirancang untuk meningkatkan kepastian kewajiban Otorita IKN dalam perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tetap terlindungi dan dapat dilaksanakan sesuai kontrak.
“Bapak dan ibu (investor) tidak perlu lagi ragu untuk berinvestasi di sini, karena bukan hanya kami yang jamin kalau pembangunan ini terminate di tengah jalan, tetapi juga Kementerian Keuangan akan memberikan approval ,” tegas Basuki dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (19/4).
Investasi yang sedang berproses di IKN oleh Konsorsium CHEC-IJM terdiri dari proyek pembangunan 20 tower hunian untuk ASN (1.058 unit) berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub Wilayah Perencanaan (SWP)-1B serta proyek pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) di KIPP SWP-1C, sepanjang 26,87 km.
“Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PU telah berpengalaman melakukan banyak proyek KPBU tanpa pernah melakukan terminasi (penghentian proyek di tengah jalan),” ungkapnya.
Basuki menambahkan, Kementerian PU memiliki rekam jejak baik dalam menyelesaikan proyek-proyek besar. Pengalaman tersebut menjadi nilai tambah untuk meyakinkan investor asing bahwa proyek IKN tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga terlindungi dari resiko selama proses pembangunan.
Menurutnya, sebelum proyek KPBU dimulai, Otorita IKN harus mendapatkan persetujuan dulu dari Kementerian Keuangan. Hal ini untuk memastikan semua langkah yang diambil dalam proyek tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, serta memberi rasa aman kepada para investor.
Otorita IKN menyambut baik ketertarikan Harbour Engineering Co. Ltd. (CHEC) – IJM dan berharap kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk membangun kerja sama yang transparan, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.
IKN Tahap II
Otorita IKN mengungkapkan anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP telah final. Di DIPA disebutkan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dari OIKN. Lalu tambahan sekitar Rp8,1 triliun untuk Pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan. Dengan begitu, anggaran pembangunan IKN tahun ini mencapai Rp13,5 triliun.
“Kami memastikan semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan. Mulai dari bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, hingga jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui multi years contract ,” tegas Basuki.
Dia mengatakan proses lelang, serah kelola, serta pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan.
Presiden Prabowo Subianto, kata Basuki, juga telah menyampaikan jika pembangunan IKN merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menurut Basuki, saat ini pembangunan IKN tahap kedua telah dimulai. Tahap ini berfokus pada konsep ibu kota politik dengan fokus pada pengembangan kompleks legislatif dan yudikatif.
Pembangunan IKN tahap kedua akan berlangsung 2025-2029. Pemerintah menyediakan anggaran Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk perawatan infrasruktur yang telah terbangun.
Pembangunan IKN tahap kedua juga disokong dana dari KPBU. Total anggaran Rp60,93 triliun akan digunakan membangun 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak. Ada pula KPBU pembangunan jalan dan MUT sepanjang 138,6 km di KIPP. Selain satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
IKN memiliki total area daratan dan perairan sekitar 324.332 ha (hektare). Area perairan seluas 68.188 ha.Sedangkan, area daratan seluas 256.142 ha yang terdiri dari dua area, yaitu Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) dan Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KP-IKN).
KIKN merupakan area urban seluas 56.180 ha. Di dalam KIKN terdapat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yaitu area pusat pemerintahan yang memiliki luas 6.671 ha. KP-IKN adalah area pengembangan dengan luas sekitar 199.962 ha. Wilayah IKN saat rencana ini disusun, terdiri atas 54 wilayah administratif setingkat desa atau kelurahan.
IKN mengusung konsep pembangunan kota cerdas. Hal itu bertujuan untuk menciptakan kota yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. (Teti Purwanti)
