Beragam kendala dikhawatirkan akan menghambat pencapaian realisasi rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Bengkulu. Dari mulai daya beli masyarakat yang menurun, melambungnya harga lahan hingga catatan kredit calon konsumen.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Bengkulu Syamsu Ihwan Basir mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di Bengkulu mencapai 2.500 unit. Tetapi melihat realisasi di September 2025, REI Bengkulu kemungkinan akan merevisi kembali target tersebut.
“Dengan beragam kendala yang ada di lapangan, tahun ini kemungkinan hanya bisa terealisasi sekitar 1.600 unit saja,” ungkapnya saat dihubungi.
Syamsu mengakui tahun ini cukup banyak kendala yang dihadapi pengembang rumah subsidi di Bengkulu, diantaranya sulitnya mencari lahan terutama di Kota Bengkulu. Selain itu, peruntukan lahan yang tersedia di Kota Bengkulu bukan untuk perumahan, tetapi untuk lahan industri dan pergudangan.
Belum lagi kebijakan efisiensi dari pemerintah sejak awal tahun ini sangat berdampak terutama pada daya beli masyarakat. Syamsul mengatakan bahwa daya beli sangat terasa menurun dan perputaran ekonomi pun terasa cukup lambat.
Dia memerinci, Bengkulu bukanlah daerah yang memiliki sumber-sumber ekonomi dan mengandalkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penggerak. Akibat efisiensi, semua orang menahan diri, apalagi untuk membeli rumah yang membutuhkan dana cukup besar.
Edukasi SLIK
Hambatan lain terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Syamsu Ihwan, Sebagian besar calon konsumen yang bermasalah di SLIK nilai pinjaman mereka hanya Rp500 ribu hingga Rp1 juta dan sisa pinjaman paling tersisa Rp10 ribu. Namun mereka tidak tahu, sehingga dianggap sebagai kelalaian atau Kolektibilitas 5 (Kol 5). Status ini menunjukkan status kredit macet karena ada tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari.
“Banyak juga kasus sudah dilunasi, namun pinjaman online -nya tidak segera lapor ke OJK,” sebutnya.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak tahu dampak yang terjadi saat mereka tidak melunasi pinjaman online . Hal itu akibat kurangnya informasi, sehingga dibutuhkan edukasi yang memadai, termasuk butuh kebijakan yang solutif dari OJK.
Syamsu Ihwan mengaku sudah sering membahas soal kendala SLIK OJK dengan pihak perbankan, karena sangat menganggu realisasi akad KPR dari calon konsumen perumahan. Dia berharap hal ini tidak berlarut-larut agar konsumen tidak mengundurkan diri atau kehilangan semangat untuk dapat memiliki rumah.
“Berharap ke depan kebijakan-kebijakan dari pemerintah bisa lebih baik lagi agar pengembang bisa mencapai target yang bisa dicapai," harapnya.
Untuk diketahui, pada awal tahun ini REI Bengkulu menargetkan realisasi KPR FLPP sebanyak 2.500 unit. Optimisme saat itu karena adanya Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan pada 2024, REI Bengkulu berhasil merealisasikan sebanyak 1.500 unit rumah subsidi, dengan realisasi terbanyak ada di Kota Bengkulu. (Teti Purwanti)
