Pemerintah mempercepat tanggap pemulihan konektivitas dan hunian bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Perbaikan akses jalan dan jembatan terus dilakukan, demikian pula pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pembukaan kembali akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam tahap awal penanganan bencana. Menurutnya, konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat.
“Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Menteri Dody.
Banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu berdampak pada terputusnya sejumlah ruas jalan nasional dan jalan daerah. Di Provinsi Aceh, terdapat beberapa titik jalan nasional yang mengalami kerusakan berat hingga tidak dapat dilalui, serta jalan daerah yang terputus akibat longsoran dan tergerus aliran sungai. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Penanganan akses jalan nasional dan jalan daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan secara bertahap. Penanganan dilakukan melalui pengerahan alat berat, pembangunan jembatan sementara, serta perencanaan pembangunan jalan dan jembatan permanen pada tahap rekonstruksi
Hingga 15 Januari 2026, dilaporkan seluruh akses jalan dan jembatan nasional yang terdampak bencana telah berhasil difungsionalkan sehingga tidak terdapat lagi wilayah yang terisolasi secara total.
“Alhamdulillah, per hari ini sudah tidak ada lagi daerah yang benar-benar terisolasi. Fokus kita berikutnya adalah membuka akses ke kecamatan dan desa-desa. Kami sadar masih banyak desa yang perlu ditangani, dan data kerusakan jalan serta jembatan daerah terus bertambah dari hari ke hari,” kata Menteri Dody.
Khusus di Aceh, sebutnya, ada sebanyak 38 jalan nasional dan 16 jembatan nasional yang terdampak bencana. Saat ini, seluruhnya telah fungsional kembali. Namun untuk jalan daerah, terdapat 1.587 ruas jalan daerah dan 615 jembatan daerah yang terdampak bencana. Sekitar 1.095 ruas jalan daerah telah fungsional dan 492 ruas tengah dalam perbaikan. Sementara 101 jembatan daerah telah fungsional kembali, sisanya 514 jembatan tengah dalam perbaikan.
Dody Hanggodo menyampaikan bahwa sejak awal kejadian bencana, Kementerian PU bergerak cepat melalui balai-balai teknis yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) menjadi garda terdepan dalam memastikan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah dapat segera dipulihkan.
“Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia. Sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu,” ujarnya.
Dalam fase 30 hari pertama pascabencana, penanganan konektivitas dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali ruas jalan dan jembatan yang terdampak agar arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar.
Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung guna mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kementerian PU juga terus melaksanakan penanganan pembersihan di 105 lokasi kawasan bencana. Per 15 Januari 2026, Kementerian PU telah menangani 40 lokasi, on going 63 lokasi dan tahap persiapan di 2 lokasi. Untuk penanganan sarana kesehatan, kementerian sedang melakukan pembersihan dan relokasi pada 2 puskesmas di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara.
Hunian Tetap
Selain konektivitas jalan dan jembatan, pemerintah juga telah memulai tahap pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal saat bencana banjir dan tanah longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan kesiapan pemerintah dalam mempercepat pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah di Sumatera.
Dia menegaskan, pembangunan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama, aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, serta dekat dengan ekosistem kehidupan warga.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak hanya mendapatkan rumah baru, tetapi juga kehidupan yang layak, aman, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Ara saat rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1).
Dijelaskan, tahapan penyediaan hunian tetap telah disiapkan secara komprehensif, mulai dari penetapan lokasi clear and clean , penyiapan data by name by address , penyusunan desain engineering detail (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.
Per 9 Januari 2026, total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Rinciannya, Provinsi Aceh mencatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat dan 13.969 hanyut. Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat dan 937 hanyut. Adapun di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat dan 791 hanyut.
Pemerintah telah menyiapkan lahan relokasi di sejumlah titik, dengan jumlah lahan rencana lokasi di Aceh sebanyak 153 lahan, di Sumatera Utara ada 16 lokasi, serta di Sumatera Barat disiapkan 28 lokasi. (Rinaldi)
