Pengembang anggota Realestat Indonesia (REI) di Sulawesi Barat cukup optimis di tahun 2025 sektor properti khususnya perumahan bersubsidi akan lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir.
Pasalnya, tahun ini banyak stimulus yang diberikan pemerintah seperti pembebasan BPHTB (Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan pelayanan cepat PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
“Selain itu, tahun ini kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) janjinya tersedia untuk 220 ribu unit dan kami harapkan bisa lebih cepat penyalurannya. REI Sulawesi Barat (Sulbar) menargetkan bisa merealisasikan sebanyak 3.000 rumah di 2025,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI Sulbar, Minta Jaya Ginting yang dihubungi, baru-baru ini.
Menurutnya, tahun ini kebijakan pemerintah selain kepastian kuota FLPP yang sudah disetujui Kementerian Keuangan, juga ada pembebasan BPHTB dan PBG. Hal itu diharapkan akan memacu Pembangunan suplai rumah. Begitu pun, Ginting mengaku khawatir dengan jumlah kuota FLPP yang kemungkinan berpotensi habis pada Agustus atau September 2025.
“Kami berharap setelah semua kepala daerah sudah selesai dilantik, pemerintah pusat bisa memastikan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan dapat dijalankan hingga ke daerah," harap Ginting.
Daya Beli Masyarakat
Optimisme Ginting didukung pula oleh Gubernur Sulbar yang baru dilantik merupakan mantan bupati, sehingga seharusnya lebih pro pasar. Menurutnya, gubernur baru pasti sudah tahu bahwa pembangunan dan pendapatan daerah masyarakat bisa didorong oleh sektor properti, bahkan bisa mengurangi pengangguran karena industri properti bersifat padat karya yang berkaitan dengan 185 industri lain di sektor riil.
Ditambah lagi dengan daya beli masyarakat di Sulbar yang disebutnya meningkat, yang dibuktikan dengan banyaknya pembangunan seperti gedung pengadilan tinggi, kepolisian daerah, instansi pemerintah termasuk juga perguruan tinggi dan sektor usaha. Menurutnya dengan banyaknya pembangunan pasti akan meningkatkan permintaan pasokan rumah.
“Hanya saja, kalau boleh saran untuk di Sulbar, pemerintah menaikkan nilai batas penghasilan agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan anggota TNI/Polri bisa juga membeli rumah subsidi, karena mereka gajinya sudah melewati batas yang disyaratkan pemerintah pusat,” kata Ginting.
Dia pun berharap pemerintah dapat memudahkan investor untuk masuk agar pembangunan daerah itu lebih optimal, perekonomian tumbuh, tidak terkecuali sektor properti,” ujarnya.
Tahun lalu, REI Sulbar berhasil merealisasikan target 2.000 unit hunian dengan 90% dikontribusikan oleh rumah subsidi dan 10% produk hunian komersial. Sebagian besar realisasi dikontribusikan oleh hunian-hunian siap huni ( ready stock ).
Dijelaskan Ginting, setelah sempat melambat di akhir 2024. Mulai Februari 2024 pengembang mulai membangun rumah subsidi kembali. Meski diakui sebagai daerah yang paling bungsu, Sulbar khawatir akan kesulitan memperoleh kuota FLPP seperti yang terjadi tahun lalu.
Ginting menjelaskan sebagai sebuah daerah yang paling muda, banyak potensi di Sulbar yang belum tergali, baik dari sisi sumber daya alam maupun pariwisata. Menurutnya, jika pemerintah mau proaktif dan membuka kesempatan investasi, Sulbar akan bisa makin tumbuh secara ekonomi yang akan mengerek daya beli masyarakat.
Sebagai informasi, sekitar 72% lahan di Sulbar adalah hutan lindung dan hanya 15% yang saat ini bisa dijadikan hunian. Terbatasnya lahan membuat harga lahan di Sulbar naik tidak terkendali dan pengembang kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk rumah subsidi yang harga jualnya dibatasi maksimal Rp173 juta per unit.
“Untuk mengatasi masalah lahan ini, sangat dibutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan agar ada lahan hutan lindung bisa dimanfaatkan untuk hunian,” harapnya. (Teti Purwanti)
