Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menandatangani Nota Kesepakatan untuk Pengembangan Transportasi di Provinsi Jawa Barat, termasuk pengembangan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.
Sejumlah isu transportasi di wilayah Bumi Parahyangan menjadi pembahasan saat Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (10/10).
Beberapa isu tersebut antara lain terkait rencana pengembangan LRT Bandung Raya rute barat-timur, penyediaan jalan akses dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Karawang termasuk aspek pendukungnya, hingga reaktivasi sejumlah jalur kereta di wilayah Jawa Barat khususnya yang menuju tempat wisata.
Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan kegiatan penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Kereta Api Indonesia.
“Kita ingin mempercepat pengembangan sistem perkeretaapian yang efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat,” ungkapnya.
Menteri Dudy menyampaikan selain mematangkan rencana pengembangan proyek LRT Bandung Raya, beberapa jalur kereta api akan direaktivasi salah satunya adalah jalur Padalarang-Cicalengka. Tak hanya direaktivasi, jalur ini juga akan dielektrifikasi sehingga pengoperasiannya lebih ramah lingkungan. Jalur lain yang juga akan direaktivasi adalah Cianjur-Sukabumi-Bogor.
Menhub berharap proyek reaktivasi ini dapat rampung paling lambat awal tahun 2027. “Harapannya, semoga kesepakatan ini dapat memperkuat konektivitas dan meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Barat,” tuturnya.
Sebelumnya, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Sumasna menjelaskan kajian proyek LRT Bandung Raya masih berlanjut. Saat ini, untuk rute LRT Bandung Raya masih sebatas rute barat-timur dengan trase Leuwipanjang-Tegalluar dan rute utara-selatan dengan trase Babakan Siliwangi-Leuwipanjang.
Untuk rute utara-selatan rencananya juga akan menjangkau Ledeng hingga Leuwipanjang, karena kawasan ini tingkat kemacetannya sudah cukup parah.
“LRT penting, karena masyarakat tidak semua menggunakan roda 2 atau roda 4, terlebih karena jalan di Kota Bandung khususnya itu kecil-kecil,” kata Sumasna dikutip dari CNBC Indonesia.
Sementara itu, mengutip dari Kompas.com, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Arif Anwar, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar proyek pembangunan LRT menggunakan skema pinjaman dari luar negeri.
Skema pendanaan itu masuk dalam Blue Book Bappenas yang merupakan daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah. Dokumen ini berisikan daftar proyek pembangunan nasional yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan pinjaman dan hibah luar negeri. Salah satu yang diusulkan termasuk LRT Bandung Raya.
“Sekarang masih proses apakah nanti akan menggunakan loan sesuai dengan usulan kita atau seperti apa,” ungkapnya.
Pembangunan LRT Bandung Raya, Leuwipanjang-Tegalluar dan Leuwipanjang-Dago (utara-selatan) diperkirakan menelan biaya hingga Rp 20 triliun. Proyek LRT yang juga akan menjadi moda pengumpan ( feeder ) bagi KCJB Whoosh dan transportasi massal di Kota Bandung diharapkan mulai dibangun paling lambat pada 2027.
Wacana pembangunan LRT di Bandung Raya sudah berhembus lama sejak periode kepemimpinan kedua Gubernur Ahmad Heryawan sekitar tahun 2016.
Namun, prosesnya terhenti meski pada 2019 telah dilakukan lelang terbuka dan pemenang jatuh ke Singapore Mass Rapid Transit (SMRT). Korporasi yang dimiliki Temasek Holdings ini menang lelang sebesar Rp3,2 triliun untuk menggarap koridor I LRT Bandung.
Di periode kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil telah diputuskan titik-titik lintasan LRT, sehingga pengerjaan konstruksi segera dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya, hingga jelang akhir 2025 progress -nya belum terlihat.
Optimalisasi Bandara
Selain membahas isu pereketaapian, dibahas pula isu transportasi udara, salah satunya terkait pemindahan penerbangan jet komersial berjadwal dari Bandar Udara (Bandara) Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Kertajati secara bertahap. Bandara Kertajati telah ditetapkan sebagai embarkasi dan debarkasi haji bagi jemaah dari wilayah Jawa Barat.
“Sejak Juli 2025, Bandara Husein kembali melayani rute penerbangan tertentu seperti rute Bandung-Yogyakarta yang dioperasikan oleh Susi Air menggunakan pesawat propeller. Adapun Bandara Internasional Kertajati tetap fokus pada penerbangan pesawat jet untuk rute dalam negeri dan luar negeri serta penguatan untuk konektivitas tujuan Umrah dan Angkutan Haji,“ tutur Menhub Dudy.
Menhub berharap langkah ini menjadi tonggak penting menuju sistem transportasi Jawa Barat yang semakin maju, andal, dan berdaya saing.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem transportasi di Jawa Barat, termasuk reaktivasi beberapa jalur kereta dan optimalisasi Bandara Kertajati. Dia berharap transportasi di Jawa Barat dapat terkoneksi di semua moda.
“Kita memiliki harapan besar bahwa jalur transportasi darat di Jawa Barat berkembang dengan baik. Sehingga Jawa Barat akan mengalami pertumbuhan ekonomi di bidang industri pertanian, perkebunan, serta kepariwisataan,” sebutnya.
Gubernur yang akrab disapa KDM itu pun mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang mendukung pengembangan transportasi publik di provinsi tersebut. Dia berharap kerja sama ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. (Rinaldi)
