Industri properti kembali menunjukkan ketangguhan dan daya tahannya. Meski tekanan dan penurunan daya beli masyarakat masih menaungi perekonomian nasional hingga jelang akhir 2025, namun hingga kuartal ketiga sektor properti masih bergerak bertumbuh. Hal itu sekaligus memberikan sinyal positif menyambut kondisi pasar di tahun 2026.
Hampir seluruh subsektor memperlihatkan pergerakan tumbuh, setidaknya stabil. Salah satu pendukung geliat di setiap subsektor properti ini adalah kemampuan pelaku usaha properti untuk beradaptasi terhadap pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Kejelian membaca tren dan ekspansi yang lebih berhati-hati telah membawa hasil positif bagi pemulihan pasar.
Hingga kuartal ketiga, beberapa subsektor telah mengalami pemulihan yang solid, terutama subsektor industri dan perkantoran. Kedua subsektor ini menjadi pendorong utama, di samping subsektor hunian tapak (landed house) yang telah lebih dahulu leading karena kebutuhan pasar yang tinggi. Subsektor ritel, apartemen sewa, hotel bergerak moderat. Sementara subsektor apartemen strata-title masih lesu.
Subsektor industrial terutama ditopang segmen pergudangan dan pabrik modern terus “diburu” dalam 2-3 tahun terakhir. Selain akibat perubahan gaya hidup digital (e-commerce), tren pasar ini juga dipicu maraknya relokasi industri manufaktur global, serta strategi diversifikasi rantai pasok produsen asal Tiongkok yang dikenal dengan istilah China+1.
Di subsektor perkantoran, hingga kuartal ketiga pasokan kumulatif dan harga sewa ruang kantor di Jakarta tercatat stabil, tetapi permintaan kumulatif mengalami peningkatan sebesar 75.000 – 85.000 meter persegi. Pasokan baru yang nihil terutama di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta diharapkan memacu pemulihan pasar perkantoran lebih cepat.
Data-data riset ini memberikan asa optimisme terhadap kondisi pasar properti di 2026. Meski diakui banyak tantangan yang masih menghadang, sehingga pengembang harus tetap jeli memilih peluang pasar, dan tetap terukur untuk melakukan ekspansi.
Sementara itu, upaya untuk mengatasi kendala catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nominal tertentu bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga terus diperjuangkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meminta dan bersurat agar skor merah SLIK-OJK bagi MBR dengan nominal tertentu dihapus atau diputihkan.
Upaya Kementerian PKP itu tentunya butuh kajian lebih mendalam dan butuh investigasi lebih lanjut. Hal itu mengingat SLIK OJK adalah data acuan untuk melindungi pemilik dana yakni bank, sekaligus melihat kemampuan dan kepatuhan calon debitur dalam membayar pinjaman. Selain itu, perbankan memiliki prinsip kehati-hatian (prudent) yang harus dipatuhi.
Oleh karena itu, penghapusan catatan “merah” SLIK OJK ini kiranya butuh kajian lebih lanjut termasuk kriteria yang jelas mengenai MBR yang dapat dihapus data masa lalunya. Kriteria yang jelas akan melindungi perbankan, sekaligus mendorong bank agar lebih berani memberikan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi bagi MBR. Kementerian PKP dan asosiasi pengembang besar seperti REI sangat layak untuk menginisiasi kajian tentang rintangan SLIK bagi kepemilikan rumah MBR. Semoga bisa!
